by

Ali Mazi: Gender, Anak dan Kependudukan adalah Urusan Konkuren

KENDARI, TOPIKSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH mengatakan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Hal itu ditegaskan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Pj Sekretaris Provinsi Drs Laode Mustari, M.Si pada rapat koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga.

banner 720x527

“Saya berharap semua pihak berkolaborasi dengan tujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan dan indeks pemberdayaan gender serta bonus demografi penduduk,” tutur Ali Mazi.

Pemerintah Provinsi Sultra mendorong pengarusutamaan gender, pencegahan kekerasan terhadap anak, pengendalian penduduk serta meningkatkan akses layanan keluarga berencana.

Oleh karena itu, rapat koordinasi dan sinkronisasi penting untuk penyelarasan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan mulai dari tataran pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

BACA JUGA :

Rapat koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana diikuti utusan dari 17 kabupaten/kota se-Sultra dan instansi terkait sebanyak 70 orang.

Adapun narasumber dari rapat koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementrian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, SH, MAP, Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fakih Usman, S.Sos, ME dan Kasubdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementrian Dalam Negeri, Arifin Effendy Hutagalung, SE, MM.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kementrian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, SH, MAP mengajak semua pihak taat azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

“Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga koordinasi dan sinkronisasi, baik gagasan, program dan implementasi menjadi sangat penting,” kata Sri Purwaningsih.

Kepala Biro Perencanaan dan Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fakih Usman, S.Sos, ME menuturkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program mulai pemerintahan pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

“Sebaik apa pun konsep program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan masalah kependudukan tidak akan terwujud tanpa kesamaan persepsi mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota,” kata Fakih Usman.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Andi Tendri Rawe Silondae mengatakan rapat koordinasi dan sinkronisasi diperlukan untuk menyamakan persepsi mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Rapat koordinasi dan sinkronisasi yang menampilkan nara sumber dari pemerintah pusat serta peserta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) tingkat provinsi, kabupaten/kota serta intansi terkait adalah mewujudkan komitmen Konkuren,” ujar Andi Tendri Silondae. (Mail)

banner 696x414

Comment

Topik Hari Ini