by

Bupati Konut: RKSP Dasar Penyusunan Kebijakan Pemerintah

KONUT, TOPIKSULTRA.COM — Bupati Konawe Utara, H.Ruksamin mengatakan rapat koordinasi sensus penduduk (RKSP), merupakan dasar penyusunan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah untuk mewujudkan program Presiden RI, meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.

Penegasan tersebut disampaikan Ruksamin, saat membuka RKSP tahun 2020, di Aula Anawaingguluri, Kantor Bupati Konut, Rabu (12/2/2020). Turut hadir Ketua DPRD Konut, Kapolres Konut, Kepala BPS, Sekda, Asisten III, Forkopimda, Kadis Dukcapil, serta para Kepala OPD se- Kabupaten Konut.

banner 720x527

Menurutnya, data dan informasi statistik inilah yang dibutuhkan pemerintah sebagai dasar kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Karena itu, ia berharap kepada seluruh OPD untuk mendukung pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, sehingga dengan adanya data yang dihasilkan melalui sensus penduduk tahun ini, kita memiliki pijakan yang kuat dalam merancang masa depan Konawe Utara beberapa tahun yang akan datang. “Sebagai pemerintah akan mendukung kelancaran sensus penduduk di setiap daerah agar BPS mampu melaksanakan sensus penduduk dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama,” katanya.

Kepala BPS Konut, Maswiah mengatakan, SP 2020 ini sangat penting karena berdasarkan UUD nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan PP nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik serta sejalan dengan rekomendasi PBB mengenai SP 2020 dan perumahan tahun 2020 maka BPS adalah penyelenggara SP 2020.

Menurutnya, tujuan utama SP 2020 yakni merekam langsung data penduduk, menyediakan data jumlah , komposisi, distribusi, dan karateristik penduduk indonesia menuju satu data kependudukan indonesia (de facto dan de jure) serta menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karateristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs, agar tidak ada perbedaan data antara BPS dan Ditjen Dukcapil.

Laporan: Adi

Comment

Topik Hari Ini