by

KPU Umumkan Tunda Pilkada Serentak 2020, PPS Tetap Dilantik

-Berita, Politik-1,586 views

KENDARI, TOPIKSULTRA.COM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilihan Pilkada Serentak itu sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid – 19.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran No. 8/2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Dalam SE yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut, penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO) terkait virus corona sebagai pandemi global.

Surat Edaran KPU-RI tentang Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Foto: IST

Di samping itu, KPU mendasari keputusannya atas pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran virus corona sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, maka perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan Covid-19 di lingkungan KPU,” demikian tertulis dalam SE yang diterima di Jakarta, Minggu seperti dilansir dari bisnis.co (22/3/2020).

Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Direktur Eksekutif SCG Research & Consulting, Didik Prasetiyono menuturkan, pada pokok berisi perintah kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk menunda tahapan Pilkada sebagai berikut:

a. Penundaan pelantikan PPS, dan penundaan masa kerja kepada PPS yang telah dilantik.

b. Penundaan verifikasi faktual calon perseorangan.

c. Penundaan pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih

d. Penundaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Bagi KPU kabupaten-kota yang telah siap melantik PPS dan daerah tersebut dinyatakan belum terdampak Covid-19, maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja yang akan diatur kemudian hari.

Sementara terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU di tingkat provinsi diminta melaporkan perkembangan tahapan dan pelaksanaan penundaan tersebut kepada KPU pusat.

Laporan: Hendriansyah

banner 712x400

Comment