by

LSM Sesalkan Kinerja KPHP Tina Orima Bombana

BOMBANA, TOPIKSULTRA.COM — Ketua LSM Gerhana Bombana, Mayon susanto, sangat menyayangkan kinerja UPTD Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana, yang dinilai tidak profesional dan terkesan acuh terhadap evaluasi kegiatan penggunaaan kawasan hutan produksi oleh perusahaan PT Jhonlin yang menguasai 20
hektar lahan yang dijadikan lahan perkebunan tebu.

“Kita sangat sayangkan karena KPH Tina Orima menunjukan sikap tidak profesional dan acuh terhadap keberadaan korporasi besar di tanah Bombana,” kata Mayon Susanto saat sejumlah LSM mendemo Kantor KPHP Tina Orima Bombana, Senin (15/6/2020).

banner 720x527

Sejumlah LSM yang tergabung dalam front Rakyat Bombana terdiri dari LSM Gerhana, Perisai dan LPDP Sultra sangat getol menyoal penguasaan lahan oleh korporasi.

Menurutnya, lahan seluas 20 hektar yang kini menjadi lahan IUP PT Jhonlin merupakan kawasan hutan produktif merupakan lahan gembala bagi puluhan kelompok peternak sapi sesuai dengan keputusan Bupati Bombana nomor 392 tahun 2012 tentang penetapan kawasan penggembalaan ternak.

“Harusnya ini di evaluasi. Kita juga ingin tau dari 20 hektar itu sudah berapa hektar yang termanfaatkan, biar yang belum termanfaatkan itu tetap menjadi lahan gembala,” ujarnya.

Mayon mengaku sebagai ketua LSM Gerhana, dirinya pernah terlibat dalam perumusan dan pembentukan KPHP Tina Orima. Sehingga ia menilai, apa yang dilakukan KPHP Tina Orima saat ini, sangat jauh dari perkakas pendirianya beberapa tahun lalu.

“Tujuan KPHP ini didirikan untuk memastikan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal di atas lahan terhadap ancaman rencana masuknya Korporasi-korporasi di wonua Bombana ini,menguasai lahan-lahan
masyarakat,” katanya.

Senada dikatakan Direktur LKDP Sultra, Arham. Menurutnya, selama tiga tahun kehadiran PT JBM di tanah Bombana, apakah segala kegiatannya sudah di evaluasi sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Ia mendesak KPHP Tina Orima segera mengevaluasi semua aktivitas PT. Jhonlin di daerah Bombana. Ia juga meminta dengan tegas agar pihak perusahaan taat aturan dan beroperasi sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh negara.

“Tidak boleh negara ini tunduk pada korporasi. kita tidak menolak swasembada gula di Bombana tetapi korporasi harus taat aturan,” tegas Arham selaku koordinator aksi.

Sebab kata Arham, hingga saat ini pihak JBM diduga mangkir dari tanggung jawab. Padahal seharusnya pihak PT jhonlin wajib melakukan pelaporan secara periodik setiap perkembangan dan penggunaan kawasan di wiliyah konsesi IUPnya secara berkala.

“Itu harus kita tau, sebab kita duga PT Jhonlin melakukan penebangan pohon disana. sementara itu tidak boleh merusak, karena izin yang dikantonginga hanya sebatas penggunaan lahan, tidak ada izin penebangan pohon,” kata Ex aktifis Forkot ini.

Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi(KPHP) Tina orima Kabupaten Bombana yang diwakilkan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rahmat, mengaku tidak pernah melihat secara kasat mata draf ataupun dokumen laporan periodik terkait aktifitas PT Jhonlin.

“Tapi kemungkinan ada dokumen-dokumen semacam itu. saya secara pribadi belum bisa pastikan itu. saya pribadi memang tidak pernah lihat, tapi saya juga tidak bisa bilang tidak ada, jangan sampai ada,” katanya menjawab.

Publik Relation(Humas) PT. Jhonlin, Syahral, yang berusaha dikonfirmasi beberapa kali melalui panggilan telepon tidak dapat terhubung.


Laporan: Refly

Comment

Topik Hari Ini