Pansus Pinjaman Pemprov Sultra Apresiasi Akselerasi Pembangunan di Wakatobi

WAKATOBI, TOPIKSULTRA.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi langkah akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyukseskan pembangunan demi kemakmuran rakyat, mampu menghalau hambatan yang diperhadapkan dengan kemampuan daerah yaitu anggaran.

Sulawesi Tenggara dari masa Kepemimpinan Gubernur Nur Alam pernah melakukan peminjaman untuk pembangunan jalan menuju Konda dan RS Bahteramas dan berjalan dengan baik, sehingga pemerintah pusat menilai Provinsi Sultra merupakan daerah yang cukup baik mengelola dana pinjaman.

banner 720x527

Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Daerah, Swandi Andi (bentukan DPRD Sultra) mengatakan, saat ini Ali Mazi meminjam dana ke pusat melalui lembaga SMI lebih dari Rp 1 triliun, untuk mendukung akselerasi pembangunan di Bungkutoko sebagai akses daerah pariwisata.

Sultra merupakan salah satu dari 10 Top Destinasi Pariwisata Nasional, pembangunan strategis yang dilakukan oleh Ali Mazi untuk mengkoneksikan Wakatobi, Pulau Hari, Labengki, Pulau Bukori dan yang lainnya.

“Membangun potensi daerah di Sultra dari dana pinjaman gubernur melihat bahwa dana alokasi pariwisata itu tidak cukup sehingga Ali Mazi menggunakan strategi untuk memanfaatkan fasilitas negara untuk meminjam, di daerah juga diharapkan seperti itu,” ucapnya kepada TOPIKSULTRA.COM, Senin (30/11/2020).

Swandi menjelaskan, terhadap seluruh kabupaten/kota di Sultra yang melakukan peminjaman merupakan usulan kreatif seperti dilakukan Pemkot Baubau sebesar Rp 200 miliar, Kota Kendari, Bombana, Buton Selatan dan Muna.

Semua daerah berlomba untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk mengakselerasi pembangunan.

Untuk Wakatobi, sangat tepat untuk menggunakan alternatif itu, karena salah satu dari 10 Top Destinasi Pariwisata ada di Wakatobi, sehingga pembangunan sebagai penunjang pariwisata terutama infrastruktur adalah solusi yang harus diselesaikan hari ini.

“Terutama daerah kita di Wakatobi II (dua). Saya sebagai putra daerah Kaledupa sangat mendukung karena pembangunan yang telah dialokasikan untuk jalan, akan teratasi dalam satu tahun anggaran, jika ditambah dengan APBD,” tambanya.

Terkait pro kontra, merupakan fungsi rakyat untuk mengevalusi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Bupati dan DPRD adalah mandat rakyat.

“Tapi harus ada proporsinya. Maksudnya rasional atau tidak,” jelasnya.

Pinjaman adalah siklus pemerintahan yang dipersiapkan di awal pemerintahan.

“Wakatobi, saya dengar dari Rp 200 miliar menjadi Rp 100 miliar itu terlalu kecil, pinjamkah Rp 300 miliar, baru bangun itu Binongko sampai di Liya situ. Bagaimana, kami di Kaledupa tidak dikasih, tentu mengamuk toh. Jangan ada pemikiran kreativitas kepala daerah maka dihalangi,” tuturnya.

Laporan : Hendriansyah

Topik Hari Ini