Pro Kontra Pinjaman Rp 200 Miliar Pemda Wakatobi di Forum DPRD

WAKATOBI, TOPIKSULTRA.COM — Pro dan kontra terkait rencana pinjaman sebesar Rp 200 miliar Pemda Wakatobi yang diusulkan kepada DPRD termuat dalam KUA dan PPAS rancangan APBD Wakatobi Tahun 2021 yang dibahas sejak Rabu 24 November 2020 berbuntut pada aksi Walk Out (keluar) lima anggota dari Fraksi PDI Perjuangan dan satu Anggota DPRD dari Partai Gerindra dari ruang rapat paripurna.

Penolakan pinjaman itu disampaikan oleh Wakil Ketua Satu (1) DPRD Wakatobi H La Ode Arifudin Rasidi dari Fraksi PDI Perjuangan, menurutnya usulan anggaran Rp 200 miliar terkesan dipaksakan karena tertuang dalam KUA dan PPAS tanpa persetujuan DPRD.

banner 720x527

“Saya pertanyakan kenapa anggaran Rp 200 miliar ini kita tidak dudukan dulu antara DPRD dan Pemda Wakatobi atau sekurang kurangnya berbicara bagaimana dengan pihak bank. Berapa kewajiban kita dalam satu bulan dan limit waktunya berapa lama,” ucap Ketua DPC PDIP Wakatobi ini kepada topiksultra.com, Jumat 27 November 2020.

Menurut anggota yang menolak, pinjaman yang diusulkan Pemda Wakatobi tidak dijelaskan rincian mekanisme pengembalian. Sehingga mereka meragukan kemampuan Pemerintah Daerah melakukan pengembalian, Arifudin memastikan bahwa Pemda Wakatobi tidak akan mampu melakukan pengembalian.

“Kalau kami daerah tidak mampu,” tambahnya.

Fraksi yang mendukung, seperti Golongan Karya menyampaikan salah satu poin alasan Pemda Wakatobi melakukan pinjaman adalah sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan kesehatan menurut PDIP belum saatnya langkah itu dilakukan.

Pinjaman dilakukan apabila daerah terdesak karena kebutuhan mendadak seperti bencana, menurut Arifudin kalau alokasi anggaran itu untuk infrastruktur jalan dan kantor bupati maka itu bukan kebutuhan mendesak.

“Kalau untuk dokter oke,”

Dikonfirmasi terkai solusi percepatan pembangunan tanpa membebani APBD, Frkasi PDIP tidak berkomentar namun menyampaikan penolakan dan memilih opsi ke anggota lainnya untuk melanjutkan pembahasan APBD murni Tahun Anggaran 2021.

Anggota DPRD Wakatobi tiga periode ini mengatakan, pinjaman Rp 200 miliar akan membebani masyarakat Wakatobi, karena pengembalian bunga dan modal diambil dari sektor pajak.

“Kalau kita mau percepat pengembalian, maka pajak pasti kita naikkan. Seperti pajak lampu jalan, rekening air dan lain lainnya ini masyarakat yang dibebankan,” urainya.

Pernyataan Arifudin ini ditanggapi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Wakatobi, Arman Alini dia beranggapan kekuatan PAD masih bisa mengatasi pengembalian pinjaman atau utang daerah, disamping itu ada dividen penyertaan modal di Bank Sultra kurang lebih 12 miliar seperti dilaporkan pada Tahun 2019 juga bisa mengatasi kebutuhan keuangan daerah jika diperlukan.

“Kita mesti optimis,” jelasnya.

Kata Arman, pinjaman Rp 200 miliar itu didasari pemahaman bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, Kabupaten Wakatobi memasuki fase ke-4, dimana pada fase itu Wakatobi butuh akselerasi pembangunan terutama infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan Wakatobi 2 (Pulau Binongko dan Pulau Kaledupa) yang tentunya membutuhkan anggaran puluhan milyar.

“Disisi lain, perencanaan pemerintah daerah untuk membangun Kantor Bupati yang baru, saya kira patut kita support karena selama ini kantor Bupati Wakatobi tidak representative, olehnya itu dibutuhkan kebesaran jiwa kita anak-anak negeri untuk melihat persoalan ini secara obyektif,” tuturnya.

Lanjut Arman menjelaskan, pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita menyimak jenis pinjaman yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi pada forum DPRD kemarin adalah pinjaman jangka panjang, yang tentunya harus dihitung dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima),”

Fraksi Golkar berharap melalui pinjaman daerah infrastruktur publik dapat segera terbangun dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, disisi lain penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD), tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah.

“Pinjaman pasti berkonsekuensi terhadap pengembalian (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya), namun ini adalah spirit agar kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah ikut berkontribusi dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan yang melekat terhadap kinerja pemerintahan,” jelasnya.

Arman menambahkan, dinamika internal di forum rapat DPRD yang menghendaki opsi lain, tentu semua pihak menghargai, diharapkan semua pihak lebih jernih menyikapi persoalan itu, karena kalau semua obyektif terhadap kemampauan keuangan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai infrastruktur daerah, tentu masih sangat terbatas.

“Semoga peran-peran positif yang sudah dan akan kita sepakati semata-semata utuk perbaikan pelayanan dan kemaslahatan masyarakat kabupaten Wakatobi,” ungkapnya.

Laporan : Hendriansyah

Topik Hari Ini