by

Rancangan KUA- PPAS 2022 dan RKPD Kolut Berbeda

TOPIKSULTRA.COM, LASUSUA — Bupati Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, H.Nur Rahman Umar, mengatakan pengajuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 sedikit ada perbedaan dengan RKPD.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya antara lain penerimaan pegawai yang cukup banyak sehingga membuat belanja pegawai membengkak

Pernyataan tersebut dikemukakan Nur Rahman, dihadapan sidang paripurna DPRD Kolut, Senin, (16/8/2021), dalam rangka pembahasan penyampaian penyusunan KUA-PPAS tahun 2022.

Pemda Kolut, kata mantan Kadis ESDM Kolut ini, juga sudah berupaya meminta restrukturisasi pinjaman daerah kepada pihak Bank Sultra. Namun belum ada persetujuan, sehingga skim awal dengan tenor dua tahun tetap menjadi acuan dalam APBD.

Menurutnya, estimasi anggaran tahun 2022, baik penerimaan daerah maupun belanja daerah secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Untuk penerimaan diproyeksikan sebesar Rp 919,4 miliar, yang mencakup Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 45,7 miliar. Sementara pendapatan transfer sebesar Rp 850,8 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 11,5 miliar dari tahun sebelumnya, dengan asumsi adanya penurunan sektor dana bagi hasil dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik, sedangkan dana alokasi umum (DAU), DAK Non Fisik, dana insentif daerah (DID)  dan dana desa diprediksi tetap.

“Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan menurun, khususnya yang bersumber dari pendapatan hibah,” katanya.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan menurun jika dibandingkan anggaran tahun 2021, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pada kelompok belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp 509,4 miliar, yang dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 324,7 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp 171,4 miliar, belanja bunga sebesar Rp 5 miliar, belanja hibah sebesar Rp7,5 miliar, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 742,5 juta.

Pada kelompok belanja modal, diproyeksikan sebesar Rp 146 miliar atau turun sebesar 33 persen dari tahun 2021 yakni Rp 218,3 miliar.

Alokasi anggaran untuk belanja modal dimanfaatkan untuk; belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya.

“Khusus untuk belanja tidak terduga kita proyeksikan mengalami peningkatan dari Rp5 miliar di tahun 2021 menjadi Rp10 miliar di tahun 2022, yang bertujuan untuk mitigasi bencana alam termasuk dalam hal ini pandemi Covid-19.

Pada kelompok transfer belanja, diproyeksikan tetap sebagaimana tahun lalu yakni sebesar Rp 178,8 miliar, yang hampir seluruhnya untuk belanja dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Untuk kebijakan pembiayaan daerah, khususnya penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Silpa sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan terdiri: anggaran untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp 78 miliar dan penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar.

Laporan : Ahmar

Comment

Topik Hari Ini