by

Satu Desa di Bombana Terjadi Dualisme Aparat, NIPD Versus SK

-Bombana, SULTRA-1,178 views

TOPIKSULTRA.COM, BOMBANA — Sejumlah perangkat atau aparat pemerintah Desa di Desa Pulau Tambako Kecamatan Mata Oleo Bombana harus adu mulut akibat terbitnya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) atas nama empat perangkat Desa Lama yang sebelumnya telah diberhentikan.

Pasalnya, terbitnya NIPD tersebut diklaim menjadi dasar yang kuat terhadap empat perangkat Desa lama itu untuk kembali berkantor, meski jabatan mereka telah di isi oleh perangkat desa yang baru.

Informasi dihimpun keempat perangkat Desa versi NIPD tersebut telah beberapa hari aktif berkantor bersama perangkat Desa baru versi surat keputusan (SK) Kepala Desa Definitif yang masa jabatannya belum setahun ini berakhir.

Sebut saja Kepala Dusun II Desa Pulau Tambako, Ramida yang mengaku kaget ketika tiba-tiba ada sejumlah aparat lain yang datang berkantor bersama mereka tanpa sepengetahuannya.

“Kami bertanya kepada mereka yang datang kenapa kamu orang datang berkantor ? mereka menjawab kami diperintahkan oleh pejabat kepala Desa,” tuturnya bercerita saat ditemui, Kamis (24/3/2022) lalu.

Padahal menurutnya sejak diangkat jadi Aparat Desa pada tahun 2021, sampai saat ini SK mereka masi berfungsi, dengan kata lain belum ada SK baru yang terbit menimpali SK mereka.

Ramida dan rekannya juga mengaku keberatan terhadap proses yang dilakukan oleh pejabat DPMD tentang penerbitan SK NIPD, yang dinilainnya tidak sesuai dengan surat penetapan dan pengagkatan aparat Desa Pulau Tambako Tahun 2021/2022, yang di usulkan oleh kepala Desa atas permintaan DPMD untuk penerbitan NIPD aparat Desa.

“Kami aparat desa baru yang di angkat oleh kepala desa sejak tahun 2021/2022. Sudah melakukan pengisian data diri, nama, tempat tanggal lahir, jabatan di desa, dan pendidikan terakhir, di aplikasi yang sudah di siapkan untuk penerbitan NIPD. Namun kenyataanya aparat dari tahun 2020 desember yang keluar NIPD-nya,” urainya.

“Mohon kepada Dinas PMD Supaya diverifikasi kembali tentang penetapan SK penerbitan NIPD yang tidak sesuai dengan SK pengangkatan Kepala Desa Pulau Tambako tahun 2021/2022,” tambahnya.

Menanggapi persoalan tersebut mantan Kepala Desa Pulo Tambako periode 2016- 2021, Baco S menerangkan bahwa empat perangkat Desa yang kembali berkantor tersebut memang benar mantan aparat Desanya. Namun telah diberhentikanya pada 2021 lalu, sebelum masa jabatannya berakhir.

“Diantaranya saya berhentikan karena desakan masyarakat melalui BPD. Sebab perangkat Desa tersebut sudah tidak memenuhi syarat Undang-undang, terkait umur, mereka sudah tujuh puluhan tahun keatas,” urainya.

Adapun lainnya diberhentikan atas dasar karena aparat Desa tersebut tidak memilik ijazah sesuai persyaratan menjadi perangkat desa.

“Dan yang satunya saya berhentikan karena penyalahgunaan wewenang,” kata Baco saat dikonfirmasi di kediamannya, Kamis (24/3/2022) lalu.

Selanjutnya setelah memberhentikan ke empatnya, Baco S mengaku telah mengangkat empat perangkat Desa Baru yang kini keberadaanya terusik dengan empat perangkat Desa versus NIPD tersebut.

Padahal diakuinya, sebelum jabatanya berakhir ia telah melakukan pengimputan data perangkat barunya itu baik melalui link secara mandiri maupun kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD-Bombana).

“Ada dua tahap, Lalu kenapa di tahap dua ini aparat Desa lama yang muncul namanya di NIPD. Saya berharap PMD bisa menengahi permasalahan ini dengan adil sesuai aturan,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Desa Pulo Tambako, Ihram mebenarkan bahwa disejumlah jabatan perangkat Desa yang dipimpinya itu benar terjadi dualisme. Diterangkanya, hal itu bermula dari terbitnya NIPD atas nama perangkat Desa yang telah diberhentikan pada 10 februari 2022.

“Perangkat desa yang sudah diganti ini muncul semua NIPD nya. Dengan terbitnya NIPD ini maka terjadilah dualisme perangkat desa,” katanya.

Meski demikian, awalnya Ihram mengaku sempat melarang keempat perangkat Desa Versi NIPD itu untuk jangan dulu berkantor. Hal tersebut dilakukanya untuk menghindari konflik antar aparat di Desa itu, sembari ia menunggu hasil konsultasi di Dinas PMD setempat. Namun karena merasa terus di desak berkali-kali dari para perangkat desa versi NIPD tersebut akhirnya Ihram memberikan lampu hijau.

“Setelah tiga kali saya sampaikan, mereka datang lagi desak saya untuk masuk berkantor. Kalau begitu, saya sampaikan kalau kalian masuk hindari konflik, hindari gesekan karena saya bilang kalau terjadi konflik itu lain cerita, jangan sampai ada kriminal,” urai Ihram.

“Kalau untuk mengarahkan (agar mereka berkantor) itu tidak ada,” tambanya.

Ihram mengatakan, dari keempat Perangkat Desa lama yang saat ini NIPD nya terbit, hanya dua saja yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Hal tersebut setelah keduanya diketahui telah berumur melebihi batas umur maksimum perangkat desa.

“Tapi saya sudah rekomendasikan ke camat untuk diberhentikan dan mereka saat ini sudah tidak lagi berkantor. Kalau uang dua itu tidak ada masalah, masih memenuhi syarat,” ucapnya.

Sementara itu Camat Kecamatan Mata Oleo , M Hadi Raharjo Putra mengatakan pergantian aparat desa yang dilakukan mantan Kades pada 1 Januari 2021 itu tidak prosedural, karena tidak ada rekomendasi dari pemerintah kecamatan setempat mengenai persetujuan pergantian aparat.

“Memberhentikan aparat desa tanpa ada rekomendasi camat tanpa ada konsultasi ke camat, itu kesalahan fatal, sementara di Permendagri itu wajib,” ujarnya, di kantor DPRD saat memenuhi panggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu, (30/3/2022).

Namun soal kembali aktifnya berkantor sejumlah perangkat Desa lama tersebut yang kerap disebut ada pengarahan dari Pemerintah Kecamatan, pelaksana Kades, Hadi Raharjo mengatakan bahwa hal itu tidak benar.

“Februari keluar NIPD secara kolektif, nah mungkin juga mereka dapat informasi dari teman yang melihat ada namanya di SK, mereka kemudian menghadap Kepala Desa yang itu sudah di isi oleh pelaksana. Mereka (Aparat lama) merasa berhak kekantor karena NIPD nya yang diakui oleh pemda,” terangya.

Menyikapi persoalan itu Hadi Raharjo Putra menyarankan agar kepala desa mengembalikan lagi aparat desa lama, kemudian memberhentikan kembali yang sudah tidak memenuhi syarat.

“Selanjutnya membuka penjaringan ulang sesuai prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bombana yang diwakili Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Peningkatan Bidang Pemerintahan Desa, Adi Sarniawan menjelaskan pengimputan data perangkat desa untuk penerbitan NIPD itu dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perangkat desa, melalui link yang di sediakan oleh DPMD setempat.

“Saya kirimkan linknya hanya di perangkat Desa. jadi yang melakukan pengisian itu perangkat desa, kami tidak ada urusan. saya tinggal mencocokan data saya, kalau ada pergantian saya mintakan rekomendasi, kalau tidak ada pergantian langsung saya acc,” terangya di kantor DPRD Rabu,(30/3/2022).

Adi Sarniawan mengaku belum pernah menerima pengusulan nama empat perangkat desa yang baru versi SK Kades tersebut, baik dari pemerintah Desa lama, maupun dari Pemerintah Kecamatan.

“Kalau tidak ada rekomendasi camat apa dasar kita untuk mengganti NIPD di usulkan untuk ke Bupati. kalau tidak ada dasar saya juga tidak berani mengusulkan,” ucapnya.

Akan tetapi lanjut Adi Sarniawan, terkait pengangkatannya aparat Desa yang lalu itu sah menurut hukum. “Karena ada SK kepala desanya. Cuman kenapa kita terbitkan NIPD-nya karena tidak ada rekomendasi camat. Sementara menerima gaji perangkat desa itu berdasarkan NIPD, itulah kemudian yang menjadikan aparat desa berbondong bondong karena ketika tidak ada NIPD nya gaji tidak bisa dibayarkan,” kata Adu Sarniawan.

Menurutnya, melalui bidangnya, DPMD Bombana sudah pernah meminta rekomendasi pengusulan nama dari kepala desa Palau Tambako atas nama Baco S, terkait dengan rencana pengusulan NIPD terhadap aparat baru versi SK nya itu. Katanya hal itu setelah pihaknya menemukan sendiri ada perbedaan nama perangkat desa lama dan yang baru pada saat pengimputan NIPD.

“Saya tanyakan sama Kadesnya, masih atas nama pak Baco S, saya mintakan sip pertama itu tanggal 2 Agustus 2021 tapi tidak ada respon, saya minta lagi tanggal sembilan tidak ada respon lagi, saya minta lagi ditanggal 18 agustus tapi tetap tidak ada respon,” tuturnya.

Soal adanya perangkat Desa yang memiliki NIPD namun sudah tidak memenuhi syarat umur sebagai perangkat desa itu, Adi Sarniawan menyebut adalah murni kesalahan penginput dalam hal ini perangkat Desa itu sendiri. Ditambah lagi katanya pihaknya tidak menemukan jika di Pulau Tambako sudah terdapat aparat Desa yang memasuki kategori umur pensiun.

“Sudah pernah melakukan sortir kemudian mengumumkan ke grup perangkat Desa terkait daftar nama-nama perangkat desa yang sudah masuk dalam kategori pensiun. Saya umumkan untuk diberhentikan karena sudah tidak memenuhi syarat. Setelah itu saya tidak konfirmasi lagi karena data yang saya input banyak saya tidak membackup lagi, jadi saya tinggal ambil dan kasih pindah,” urai Adi Sarniawan.

Meski demikian, setelah ditemukannya kedua perangkat desa versi NIPD yang sudah tidak memenuhi syarat umur tersebut DPMD setempat telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kecamatan dan Desa untuk memberhentikan kedua perangkat tersebut.

“Selebihnya yang dua itu masih memenuhi syarat,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan surat pengajuan keberatan yang di usulkan ke empat perangkat Desa versi SK Kades atas nama, Ramida (Kepala Dusun 2); Hendrik Trisno (Kepala Dusun 3); Miati (Kepala Dusun 4) dan Enti Saida ENTI. (Kaur Pemerintahan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana tersebut, rapat dengar pendapat di DPRD akan digelar pada Rabu, 30 Maret 2022. Namun ditunda oleh DPRD kerena Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat belum sempat hadir karena ada tugas lain. Namun RDP tersebut akan kembali dijadwalkan dalam waktu dekat ini.

Laporan : Refli

Comment

Topik Hari Ini