by

Minimalisir Penyalahgunaan Dana Desa, Ini Trik Inspektorat Kolut

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Potensi penyalahgunaan pengelolaan dana desa menjadi perhatian serius Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara. Kepala Inspektorat Kolut, Dr Hj Syamsuriani yang akrab disapa Ani, punya trik tersendiri dalam mengambil langkah strategi meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh para kepala Desa.

Menurutnya, selain memperbanyak sosialisasi terkait resiko seluruh perencanaan yang dilakukan oleh para Kepala Desa bersama perangkat desanya. Pihaknya juga akan mengkoneksikan dengan aplikasi sistem pengawasan Keuangan Desa( SPKD) yang sudah dibuat sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi dana desa lebih cepat dan terpantau pengawasannya.

“Kami juga akan memperbanyak pengawasan di lapangan dan sekaligus memperkenalkan aplikasi ini,” Kata Ani kepada wartawan, usai rapat di kantor bupati Kolut, Selasa, (10/5/2022).

Menurutnya, kalau melihat data di tahun sebelumnya, setelah kegiatan berjalan baru ada evaluasi dilakukan. Karena itu, kedepannya pihaknya akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan dan 6 bulan.

“Tujuannya supaya lebih akurat datanya dalam mendampingi para Kepala Desa dalam mengelola anggaran dana desa,”  ujarnya.

Menurutnya, ketika para kepala desa tetap saja melakukan pelanggaran dalam mengelola anggaran dana desa, maka pihaknya langsung kelapangan untuk mereview dari hasil perencanaan yang mereka lakukan sebelumnya.

Ani mengaku, untuk memproses hal tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan; pertama melakukan review hasil perencanaannya, kedua melakukan audit, ketiga dari hasil audit tersebut akan melahirkan sebuah rekomendasi.

Menurutnya, setelah ada rekomendasi tetapi tidak di indahkan maka pihaknya akan melakukan sidang majelis di lingkup Inspektorat.

“Untuk menganalisis permasalahannya apakah bisa terselesaikan atau tidak kalau tidak bisa diselesaikan maka pihak kami melepaskan untuk ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ungkapnya.

Ani menegaskan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi karena semua itu sudah diatur dalam peraturan menteri yang menangani desa tentang sistem keuangan desa.

“Hanya saja kami melihat masih banyak desa yang masih kurang bagus sistem manajemen pengelolaan pemerintahan yang mereka lakukan sehingga kami mengupayakan untuk menyampaikan kepada mereka,” tuturnya.

Laporan : Ahmar

Comment

Topik Hari Ini