by

BPD Bukan Lawan Tandingan Kepala Desa Tetapi Mitra Kerja

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Sebanyak 551 Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 105 Desa di 15 Kecamatan Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara resmi dilantik oleh Bupati Kolaka Utara Drs. Nur Rahman Umar, MH di Islamic Center Masjid Agung bahrurrasyad wal Ittihad Lasusua, Kamis (30/6/2022) dengan masa Bhakti 2022-2028 yang disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari Djumas, S.Kel., M.Si perwakilan Kapolres Kolaka Utara, Asisten II, kepala OPD dan para Forkopimda.

“Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan anggota BPD, Baru dapat laksanakan di sebabkan karena adanya masa darurat bencana non alam wabah penyakit Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 lalu sudah menguras begitu banyak energi dan perhatian dalam melakukan pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana,” Kata Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar dalam Sambutannya

Dijelaskannya, Seharusnya di tahun 2020 dan 2021 kemarin kita melaksanakan pelantikan anggota BPD terpilih, Mulai dari masa bakti 2025, 2026, 2027 dan 2028. Tetapi karena pandemik Covid-19 sehingga kita dilarang menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya berkumpul.

“Dalam pelantikan kali ini sudah tepat sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 440/3199/SJ tanggal 19 mei 2020 tentang penundaan, pengisian dan peresmian anggota BPD Serta pengisiaan anggota BPD antar waktu yang berlaku sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 oleh pihak yang berwenang,” Ujarnya

Menurutnya, Anggota BPD merupakan wakil masyarakat desa yang dipilih untuk duduk dalam keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah/dusun dan keterwakilan perempuan/jender dan ditetapkan secara demokratis.

“Sesuai dengan amanat undang-undang Desa, BPD mempunyai 3 fungsi, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa,” Pungkasnya

Menurutnya, mempunyai tugas dan fungsi yang cukup strategis. Oleh karena itu anggota BPD diharapkan memiliki bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang memadai, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

“Anggota BPD perlu memahami bentuk pemerintahan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing (Teknokrasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mulai dari penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan peraturan di desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemilihan kepala desa, pengelolaan badan usaha milik desa, pengelolaan aset desa dan masih banyak yang lainnya,” terangnya

Menurutnya, Untuk itu anggota BPD harus senantiasa belajar dan mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-ungangan. Dalam pasal 18 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD menegaskan bahwa, anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah jabatannya wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh anggota BPD perlu memahami teknokrasi.

“Sehingga saya berpesan kepada pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa, utamanya yang menyangkut pengelolaan keuangan Dana desa agar senantiasa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian,” pesannya

Menurutnya, BPD dan Kepala Desa Bukanlah lawan atau tandingan tetapi adalah mitra kerja karena banyak sekarang yang terjadi dilapangan BPD dan Pemerintah Desa tidak searah sehingga program pembangunan Desa terhambat.

“Sehingga saya berpesan kepada BPD dan Para Kepala agar selalu bersinergi dalam membangun Desa.” Bebernya

Laporan : Ahmar

Comment

Topik Hari Ini