by

HMI Cabang Kolut, Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus IUP PT.CSM

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara (Kolut) Kembali mempertanyakan dan mendesak Aparat Penegak Hukum Polres Kolaka Utara untuk mengusut tuntas atas dugaan pemalsuan dokumen lahan pertambangan yang di kelola oleh pihak PT. Citra Silika Mallawa (CSM) yang ada di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut)

Karena Perusahaan tersebut di duga palsukan dokumen dengan menyulap luas lahan pertambangan dari 20 hektar menjadi 450 hektar di Desa Sulaho.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara (Kolut), Rafsan Jani menjelaskan pihaknya sudah 2 kali melayangkan surat pengaduan secara resmi di polres Kolaka Utara dan sekaligus melakukan audiensi. Katanya kepada Wartawan pada saat ditemui di salah warkop Lasusua, Kamis (2/6/2022)

“Pertama hari Selasa (29/3/2022) terkait dengan adanya dugaan aktivitas pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022,” ungkapnya

Dijelaskannya, Terkait dengan laporan ini pihak polres Kolaka Utara sudah pernah melayangkan surat jawaban ke pihak kami di HMI cabang Kolaka Utara dengan salah satu point utama dalam surat itu mengatakan jika HMI cabang Kolut ingin mengetahui tindak lanjut laporanya maka harus datang Ke Polres” Terangnya

“Menanggapi isi surat tersebut kami bersama beberapa rekan kami hadir memenuhi permintaan Polres Kolut untuk mengetahui tindak lanjut laporan HMI,” bebernya

Menurutnya, pihak kepolisian berdalih masih ada beberapa kekurangan data yang belum lengkap pada saat itu sehingga pihaknya melakukan pelaporan kedua melalui Sekretari Umum HMI Cabang Kolut, tentang penimbunan jalan pesisir pantai Desa Sulaho tanpa adanya ijin Reklamasi.

Menurut Rafsan, dari dua pengaduan itu sejak tanggal 5 April 2022 sampai hari ini belum ada Jawaban resmi dari pihak polres kolut sampai sejauh mana tindak lanjut dari proses hukum terhadap PT.CSM.

“Dari kedua kasus ini belum ada tindak lanjutnya dari penegak hukum polres Kolaka Utara, maka saya menduga ada pembiaran pelanggaran hukum di wilayah Kolaka Utara ini sehingga kami berencana membawa kasus ini ke Mabes Polri setelah Usai Pelantikan Pengurus Cabang HMI,” tegasnya

Menurutnya, bukan hanya dipolres Kolaka Utara kami adukan kasus ini termasuk kami sudah pernah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kolut yang berujung Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Waktu itu.

“Namun hingga saat ini tidak di indahkan oleh perwakilan rakyat Di Kabupaten Kolaka Utara.” Pungkasnya.


Laporan : Ahmar

Comment

Topik Hari Ini