TOPIKSULTRA.COM, LASUSUA—Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Zakaria Bakrie mengatakan pihaknya kini lebih pro aktif membentuk kelompok nelayan baru. Hal ini dilakukan agar penyalahgunaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dari Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak terulang.
“Supaya tidak terulang kasus penyalahgunaan BBM, dalam tanda kutip lebih baik nelayan yang salah gunakan daripada pihak SPBN itu sendiri. Contohnya, kalau nelayan yang menyalahgunakan, pasti hanya hanya dijual kepada sesamanya para nelayan,” ujarnya kepada topiksultra.com, usai menghadiri pelantikan pejabat administrator, jabatan pengawas dan kepala sekolah lingkup Pemkab Kolut, di Islamic Center Masjid Agung Bahrurrasyad wall Ittihad, Lasusua, Senin, (25/10/2021).
Untuk menghindari penyahgunaan, kata mantan kepala kesbangpol Kolut ini, pihaknya kini menempatkan staf untuk melakukan pengawasan selama sebulan penuh dan mencatat semua kejadian. “Kalau ada pihak yang datang ke SPBN dengan arogannya, tidak usah ditegur, cukup catat dan difoto nanti dilaporkan ke dinas dan DPRD untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.
Menurutnya, setelah sebulan melakukan, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali, termasuk mencatat berapa kali dalam sebulan jatah dari depot masuk ke SPBN. “Hal itu akan kita kalkulasi sebagai dasar untuk rekomendasi apabila SPBN meminta tambahan kuota,” katanya.
Sebenarnya, tutur Zakaria, kalau mau lebih teliti, minimal 6 bulan dilakukan pengawasan intens, sehingga bisa diperoleh data real,
berapa rerata kuota BBM per bulan yang masuk ke SPBN.
“Kendalanya, untuk menempatkan staf dilapangan adalah soal anggaran yang minim,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan pihaknya di SPBN saat ini di luar anggaran yang tersedia. Namun karena tanggung mau tidak mau harus kita laksanakan. “Dugaan penyalahgunaan BBM bukan hal sepele, karena itu saya selalu sampaikan kepada staf yang bertugas agar tetap bekerja ikhlas,sabar dan bisa menghemat biaya,” ujarnya.
Terkait pengawasan yang dilakukan pihaknya saat in, Zakaria mengungkapkan, selama hampir dua pekan pertama pengawasan, terhitung sejak tanggal 13 sampai 25 Oktober 2021, pihaknya belum pernah mendapatkan para nelayan yang datang membeli solar maupun premium di SPBN Sapoiha dalam jumlah banyak.
“Paling hanya ada 3 sampai 5 orang perhari, kecuali kelompok nelayan dari Desa Sipakainge Kecamatan Pakue yang datang membeli solar dan premium berdasarkan jatah yang sudah ditetapkan dan di rekomendasi, dan ini pun akan kami cek juga jangan sampai tidak tersalur keanggotanya atau ke nelayan lain yang tidak masuk ke kelompok mereka,” katanya.
Laporan : Ahmar
Editor
Comment