Angka Kekerasan Seksual Anak Tinggi, Kolut Dinilai Belum Bisa Masuk Kategori Kota Layak Anak

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Tingginya angka kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sebagai penyebab belum bisa masuk kategori Kota Layak Anak.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH – HAMI), Suparman membeberkan, tingginya angka kriminal dikalangan anak dibawah umur baik pelecehan seksual, kasus narkoba dan pencurian membuat Kolut belum bisa di kategorikan Kota Layak Anak.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara jujur melihat kondisi ini. Tingginya angka kasus kekerasan pelecehan seksual anak dibawah umur yang terjadi hampir merata di 15 Kecamatan sejak 2 tahun terakhir ini, termasuk penggunaan narkoba dan kasus pencurian lainnya yang dilakukan oleh anak, di bawah umur,” ungkap Suparman saat diwawancarai di salah satu Warkop di Lasusua.Minggu (27/5/2023)

Lebih lanjut, Suparman mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara saat ini telah mengusulkan bahkan sudah lolos verifikasi untuk kota layak anak. Padahal faktanya di lapangan sangat berbeda. Seharusnya belum bisa di usulkan tetapi mencari solusi untuk menekan angka kekerasan tersebut.

“Ini sangat riskan melihat fenomena yang ada di lapangan, membuat kita sangat prihatin melihat angka tersebut. Tugas kita sekarang bagaimana caranya menekan angka kekerasan ini turun menjadi 0 persen,” ujarnya.

Suparman juga menyoroti belum adanya tempat Lembaga Pemasyarakatan bagi anak di Kolaka Utara. Semua anak yang tersangkut kasus dititip di Kendari bahkan ada anak dicampur dengan tahanan dewasa.

“Nanti mau sidang baru dibawah turun ke Pengadilan Negeri Lasusua untuk menjalani sidang,” sindirnya.

Ditempat yang sama ,Bupati LSM Lira, Ahmad Yarib mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk lolos verifikasi sebagai kategori kota layak anak. Namun di sisi lain juga memprihatinkan dengan munculnya pemberitaan tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang cukup tinggi.

“Ini sangat disayangkan. Kami tidak ingin Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara hanya mengejar pengakuan saja dari lembaga luar tetapi kita inginkan harus dengan data dilapangan,” bebernya.

Menurut Ahmad Yarib, langkah tegas yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tampil sebagai motor penggerak untuk menggerakkan semua pihak, baik lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah untuk turun melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Kepada semua pihak untuk menjaga diri, keluarga dan melakukan edukasi mulai dari lingkungan sekitar kita, bagaimana caranya membatasi ruang gerak para pelaku untuk tidak menciptakan kesempatan untuk berbuat, ” ajaknya.

Menurutnya, selain itu solusi lain yang harus dilakukan. Wetiap perkumpulan, baik itu kegiatan majelis taklim, ceramah agama di masjid perlu disisipkan tema perlindungan anak.

” Bagaimana caranya menjaga anak dari pergaulan bebas, apalagi sekarang teknologi semakin canggih,” harapnya.

Laporan : Ahmar

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment