TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA —- Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH berjanji akan secepatnya merealisasikan pembayaran TPP ASN yang menjadi polemik selama ini. Hal itu ditegaskan Nur Rahman dihadapan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Gedung Utama Serbaguna DPRD, Senin (4/6/2022), dimana dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Buhari Djumas, S.Kel., M.Si, Wakil Ketua I, Hj. Ulfa Haeruddin, ST dan Agusdin, S.Kom serta anggota DPRD lainnya dan disaksikan langsung oleh Sejumlah Staf Ahli, OPD, Forkompinda dan Camat.
Dijelaskannya, setelah membaca dan mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi DPRD maka yang pertama perlu kami sampaikan adalah apresiasi dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang telah menerima Peraturan Daerah tentang Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Tentu penjabarannya secara kolektif kami berharap hubungan dan kerjasama yang harmonis, bersinergi, agar terus terjalin terus demi mewujudkan cita-cita pembangunan dikolaka Utara yang Madani,” ucapnya.
Nur Rahman Umar berharap, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 ini dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
“Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dimasa -masa akan datang sebagaimana kita pahami bahwa Raperda ini merupakan salah satu persyaratan pengajuan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini yang akan kami sampaikan secepatnya kepada DPRD,” pungkasnya
Menurutnya, apa yang menjadi harapan kita semua akan kami laksanakan di sisa-sisa masa jabatan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Semua harapan dari Fraksi DPRD sebagai representasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat memperkuat kelembagaan
penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial.
“Pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, anak putus sekolah dan sektor UMKM,” terangnya
Menurutnya,perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.
Tentu Semua itu kita upayakan bersama dengan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan seluruh stokholder yang ada terkait dengan adanya beberapa temuan BPK RI itu menjadi tanggung jawab kami.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, untuk menindaklanjuti baik menyangkut ketaatan terhadap aturan perundang-undangan ataupun temuan terkait dengan in efiesiensi penggunaan anggaran pada item-item belanja tertentu yang pada gilirannya menjadi masukan pada sisi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan semua itu menjadi tanggung jawab eksekutif.
“Kemudian soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN dalam waktu dekat ini akan direalisasikan pembayarannya karena selama ini ada proses dan mekanisme yang selalu mengalami perubahan sehingga kita terlambat melakukan pembayaran.” tutupnya.
Laporan : Ahmar
Editor
Comment