Daftar Korban Pembatalan Kelulusan PPPK di Kolut Bertambah

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Belum selesai urusan kelulusan 22 Tenaga Kesehatan (Nakes) Profesi Bidan yang dibatalkan oleh Badan Kepegawain Negara (BKN), kini bertambah lagi daftar korban yang berasal dari Dinas Sosial sebanyak 5 Orang.

Diketahui ke lima korban pembatalan kelulusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga menambah panjang beban pekerjaan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

Ketua Pansus PPPK DPRD Kabupaten Kolaka Utara,Maksum Ramli melalui Wakilnya yang menangani kasus PPPK Nakes,Surahman,S.Ag mengungkapkan pihaknya baru mendapatkan informasi terkait pembatalan kelulusan lima PPPK dari Dinas Sosial setelah melakukan pertemuan di tiga Lembaga Kementerian terkait.

“Ini baru dapat informasi, katanya ada lagi lima orang sudah pemberkasan untuk NIP kemudian digugurkan. Infonya kasus mereka hampir sama dengan nakes bidan ini,” ujarnya Surahman saat dikonfirmasi melalui Via WhatsAppnya.Selasa ( 26/3/2024)

Lebih lanjut, Surahman mengatakan mereka akan berkomunikasi dengan ketua dan anggota pansus lainnya sembari menelusuri lebih dalam penyebab PPPK Dinas Sosial yang dianulir, pastinya masalah ini kemungkinan Kita turutkan untuk dibahas saat audiens dengan Komisi IX DPR RI.

“Saat audiens bersama DPR RI akan kami masukan juga masalah lima PPPK Dinsos ini, sehingga keseluruhan PPPK yang akan diperjuangkan di Komisi IX DPR RI menjadi 27 orang,” sebutnya

Sementara itu,salah satu korban PPPK Dinsos Kabupaten Kolaka Utara, yang namanya enggan ditulis namanya mengaku bahwa ia bersama 4 rekan lainnya telah dianulir oleh Kemenpan RB disebabkan formasi dan ijazah yang mereka gunakan melamar tidak sesuai formasi.

“Formasi yang dibutuhkan itu S1 Pekerja Sosial, sementara kami menggunakan ijazah D4 Pekerja Sosial tapi keterangan pihak kampus (Rektor) status ijazah kami setara dengan S1 sehingga kami mendaftar,” akunya

Setelah pemberkasan dan tes CAT kelima PPPK Dinsos akhirnya dinyatakan lulus, ironisnya ketika pemberkasan tahap selanjutnya untuk NIP mereka dinyatakan gugur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mempan RB).

“Info dari BKPSDM kelulusan kami ditolak Kemenpan RB,” ujarnya.

Sikap Mempan RB yang menganulir kelulusan P3K Dinsos menuai protes dari honorer Dinsos Kolaka Utara, menurut mereka, harusnya Mempan RB atau BKPSDM Kolaka Utara lebih awal menggugurkan mereka jika tidak memenuhi syarat bukan setelah mereka dinyatakan lulus dan pemberkasan ulang.

“Kita sudah capek-capek ikuti semua proses tahapan, mengurus kiri kanan bahkan keluar uang hingga jutaan akhirnya kelulusan dibatalkan,” bebernya.

Ia pun meminta kepada pansus DPRD dan pemerintah daerah yang saat ini tengah memperjuangkan nasib PPPK Nakes turut memikirkan nasib mereka sehingga mereka diluluskan tanpa syarat.

“Kemarin kami ke BKPSDM mempertanyakan nasib kami, jawaban mereka sudah tidak ada jalan dan kami disuruh daftar ulang tahun ini. Namun, tidak ada jaminan juga kami akan lulus kembali,” pintanya

Laporan : Ahmar

Editor

Comment