Dewan dan Dinas Perikanan Kolut ‘Turun Gunung’ Awasi Pelayanan di SPBU-N Sapoiha

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, LASUSUA¬†— Komisi III DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait permasalahan SPBU Nelayan di Desa Sapoiha, Senin (11/10/2021).

Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kolut, Abu Muslim, itu menghadirkan sejumlah pihak di antaranya manajemen SPBU-N, Kepala Dinas Perikanan, perwakilan Dinas Perdagangan, dan Pemerintah Desa Sapoiha.

Ketua Komisi III DPRD Kolut, Abu Muslim mengatakan bahwa dalam RDP itu, pihaknya memberikan usulan kepada Dinas Perikanan Kolut untuk melakukan pengawasan ketat terkait pelayanan SPBU itu selama beberapa bulan ke depan.

“Sesuai kesepakatan bersama yang dibuat tadi bahwa kami akan tetap melakukan monitoring ke SPBU-N Sapoiha. Jangan sampai mereka beranggapan pasca satu bulan ini kita kontrol maka sudah selesai. Tidak begitu. Kita akan tetap kontrol mereka,” tandasnya.

Ia juga meminta dukungan dari masyarakat untuk ikut mengawasi proses pelayanan di SPBU-N itu.

“Kami juga sampaikan kepada masyarakat untuk mengambil data berupa video atau foto terkait kelangkaan BBM subsidi solar yang ada di Desa Sapoiha sehingga ada data riil,” kata politisi Partai Golkar itu.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara, Zakaria Bakri mengatakan bahwa hasil kesepakatan di RDP itu merupakan suatu kewajiban yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan selama satu bulan ke depan.

“Personil kami nanti akan membuatkan surat tugas secara reguler per dua hari satu orang. Dalam satu minggunya itu bisa bertugas semua, kemudian minggu berikutnya begitu lagi dapat giliran, dan Insya Allah bisa selesai dalam satu bulan,”

Diungkapkan, aspek yang diawasi nantinya yaitu setiap nelayan yang akan melakukan pengisian BBM subsidi wajib membawa surat rekomendasi atau setidaknya membawa kartu nelayan, serta melakukan pengawasan terkait harga yang telah ditetapkan.

“Kemudian kita akan pantau apakah ada tambahan harga dalam setiap jerigennya. Saya kira semua pelanggan dari prosedur resmi itu akan kita pantau,” katanya.

Dinas Perikanan, kata dia, juga akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam hal pengamanan. “Artinya kami garansi staf kami pasti ke situ. Sehingga kalau ada situasi – situasi krusial jadi nanti kita akan hubungi,” pungkasnya.

Laporan : Ahmar

Editor

Comment