Dicoret dari DPT Pilkades, Warga Geruduk Kantor Bupati dan DPRD

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA —- 57 Warga Desa Lambuno Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) geruduk kantor Bupati dan DPRD Kolut karena tak terima namanya dicoret dari DPT Pilkades April 2023, Selasa (21/3/2023).

Di depan kantor Bupati, massa aksi meluapkan kemarahannya dengan mengumpulkan KTP mereka ke lantai sebagai bukti sah kartu identitas yang dimilikinya selama bertahun-tahun menetap di Desa Lambuno.

Karena tidak ada yang datang menemui, massa aksi berusaha memaksa masuk tetapi dihadang petugas baik Sat Pol PP dan Kepolisian yang sejak awal sudah berjaga.

Setelah terjadi negosiasi, tak berselang lama kemudian mereka ditemui Pelaksana Harian Sekda Kolut, Nurjaya dan bersama-sama peserta aksi menuju DPRD Kolut.

Kordinator Lapangan (Korlap), Nuralim mengatakan, dirinya mengawal 57 Warga Lambuno menyampaikan aspirasi warga akibat namanya dicoret oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

“Jadi dasar kami melakukan aksi hari ini adalah merujuk pada surat Edaran Bupati Kolaka Utara dengan nomor : 100.3.1.5 / 69 / 2023 itu diduga ada penyelewengan dilakukan oleh Panitia,” ungkap Nuralim kepada Wartawan saat diwawancarai usai melakukan pertemuan dengan pihak Komisi II DPRD bersama Plh Sekda, Selasa (21/3/2023).

Lebih lanjut, Nuralim mengatakan, karena pada dasarnya yang terjadi di lapangan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berpedoman pada keyakinan bahwa warga sebanyak 57 orang ini sudah tidak berdomisili lagi di Desa Lambuno.

“Sementara dalam daftar kependudukan masih ada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan tempat tinggal,” ujarnya.

Di hadapan annggota dewan, Nuralim meminta semua pihak yang terlibat dalam pemilihan tersebut dipanggil untuk menyampaikan alasan atas dasar apa 57 orang itu dicoret dari DPT.

“Tidak rasional kalau mereka tidak diakui sebagai warga Lambuno, sementara di KTP sudah jelas mereka warga setempat yang sudah menetap puluhan tahun,” ketusnya.

Menurut Nuralim, Panitia Pilkades melakukan kecurangan dan tidak memahami isi dari peraturan bupati yang dijadikan sebagai rujukan dalam pemilihan. Ia meminta dewan Kolut menghadirkan seluruh pihak yang terkait untuk memperjelas status ke 57 warga yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya.

“Masa tiba-tiba mereka tidak diakui sebagai warga Lambuno saat mendekati pilkades. Sementara pada pemilihan sebelum-sebelumnya mereka juga menyalurkan hak suaranya di desa yang sama,” terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kolut, Drs. H. Sabrie Bin H. Mustamin menjelaskan, pihaknya telah menerima para peserta aksi dan mendengarkan keluhan yang disampaikan untuk ditindaklanjuti dan akan mengagendakan kembali dalam waktu dekat melakukan RDP pada Jum’at pekan depan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait.

“Kami akan pertemukan semuanya dan kami harapkan yang diundang bisa hadir agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, 57 warga Desa Lambuno tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkades mendatang. Nama mereka dicoret dari DPT karena dianggap bukan warga Lambuno meski dibuktikan dengan KTP.

Laporan : Ahmar

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment