BOMBANA, TOPIKSULTRA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana mempertanyakan mengapa Pemerintah Daerah turun melakukan pendataan sendiri di desa yang diduga bertujuan mengambil alih penanganan bantuan terdampak Covid-19, yang seharusnya sudah tertangani oleh pemerintah desa. “Ada apa?” ungkap Ketua DPRD Bombana Arsyad, dihadapan peserta rapat dengar pendapat (RDP) yang di gelar di Aula Kantor DPRD Bombana, Senin, (4/5/2020).
Arsyad mencontohkan seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Bombana yang mendata para Anak buah kapal (ABK) yang seharusnya sudah tertangani oleh pemerintah desa.
“Kalau sudah desa diberikan kewenangan sepenuhnya kita porsikan ke desa. Nanti kemudian jika ada yang memang tidak mampu di tangani oleh desa baru kita tindaki, tapi jelas dengan data yang akurat,” ujarnya saat memimpin rapat.
Pandangan yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD, Iskandar. Menurutnya setelah dirinya menemukan beberapa kasus di lapangan, termasuk yang dilakukan Dinas perhubungan setempat yang mendata para ABK Kapal yang sekaligus meminta kepada desa terkait untuk mengeluarkan para ABK tersebut dari data penerima BLT di Desa.
“Dengan dalih biar kami yang intervensi. Sementara sudah di intervensi oleh desa, ini maksudnya sebenarnya motivasinya apa ??,” ujarnya.
Sebab bukan tanpa alasan, kata Iskandar, langkah pemerintah daerah mengambil alih tanggung jawab yang sudah diselesaikan oleh desa tersebut terkesan salah alamat. Seharusnya pemerintah kabupaten lebih fokus mengurusi hal-hal yang berskala besar.
“Kalau memang sekedar untuk membagi rata supaya rakyat kita mendapat keadilan dari bantuan itu, berilah kewenangan Kepada orang-orang yang ada di depan, dalam hal ini desa. Kalau BLT ini angkanya pasti, dan dapat terukur biarkan desa yang urus,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah daerah seharusnya lebih siap terhadap penanggulangan wabah yang belum bisa terukur dampak dan efeknya terhadap masyarakat secara menyeluruh.
“Yang tidak bisa terukur adalah efek dari pada pandemi yang luas dan waktunya panjang, karena kita biayai hidupnya semua, biar sabun mandinya. Begitu seharusnya kalau itu terjadi karantina. Satgas Kabupeten harusnya fokusnya kesini,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Inspektorat, Man Arfa mewakili Pemda Bombana menjawab. Ia mengakui adanya penugasan bagi setiap leading sektor yang membidangi itu, sebab Pemda Bombana butuh data secara menyeluruh sebagai bahan komparasi dalam memverifikasi calon penerima bantuan.
Adapun tujuan verifikasi data kata Man Arfa, agar Pemda betul-betul mendapatkan data yang akurat sekaligus untuk mengantisipasi data penerima bantuan yang dobel.
“Jangan sampai misalnya Kapal terhenti beroperasi, hotel misalnya tutup dan data itu tidak terkaper. Begitu tujuannya dan tidak ada satupun niat bahwa kita berlomba-lomba dapat keuntungan disini, itu tidak ada pak,” katanya.
Laporan: Refli
Editor
Comment