TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Fraksi Karya Indonesia Raya mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk memperhatikan Infrastruktur publok diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djafar Harun Lasusua, Infrastruktur Objek wisata dan penanganan Sungai besar dibeberapa Kecamatan yang menjadi langganan Banjir ketika musim penghujan tiba.
Bukan tanpa alasan karena mengingat masa jabatannya Pj tinggal beberapa bulan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolut berharap Sukanto Toding memberikan kado istimewah bagi Daerah sebelum mengakhiri pengabdiannya selaku Kepala Daerah.
Permintaan itu disampaikan oleh jajaran Fraksi Karya Indonesia Raya saat penyerahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di kantor DPRD Kolut, Senin (1/7/2024).
Anggota Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) Kabupaten Kolaka Utara, Abu Muslim, S.M., S.H menyebut tanda mata itu yang dimaksud berupa perhatian khusus terutama Infrastruktur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djafar Harun Lasusua, dan Infrastruktur Objek wisata serta penanganan Sungai besar dibeberapa Kecamatan yang menjadi langganan Banjir ketika musim penghujan tiba.
“Selain Infrastruktur RSUD,dan penanganan sungai, objek wisata perlu ada perhatian khusus dari Bupati Kolaka Utara Karena kami sangat setuju didalam ada potensi PAD. Jika PAD meningkat otomatis APBD ikut naik,” ujar Abu Muslim saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi KIR dihadapan peserta Rapat Paripurna APBD. Selasa (2/7/2024)
Lebih lanjut,Abu Muslim mengatakan Fraksi Karya Indonesia Raya mengusulkan empat objek wisata Kolut yakni Danau Biru, Tinukari, Pantai Berova dan Parang Datu mendapatkan porsi khusus pada APBD 2025 yang bakal dibahas. Pasalnya, perhatian di sektor tersebut dinilai masih setengah hati meski berulang kali diusulkan.
“Sudah sering kami usulkan mulai dari 2019 silam agar Infrastruktur Objek Wisata bisa ditingkatkan. Semoga beliau (Sokanto Toding) bisa mewujudkan ini sebagai kado untuk daerah,” katanya
Menurut Abu Muslim, Komisi II telah dua kali melakukan pembahasan APBD namun porsi yang dikucurkan untuk sektor Parawisata hanya berkisar Rp.1,5 Miliar. Hal itu ingklut dengan gaji pegawai termasuk belanja modal hingga tidak berdampak lebih pada upaya peningkatan infrastruktur objek wisata.
Kurangnya perhatian terhadap infrastruktur objek wisata Kolut dinilai berdampak pada animo pengunjung. Tidak mengherankan jika PAD yang bisa diraup juga tergolong masih rendah berkisar Rp.200-300 juta.
Danau Biru misalnya, pihaknya menganggap sarana dan prasarana Objek Wisata andalan Kolaka Utara itu tidak alami perkembangan yang signifikan. Jalan ke pusat lokasi masih pengerasan dan cenderung jadi kubangan saat musim hujan.
“Kalau bisa diaspal dan minimal diperbaiki pengerasannya. Begitu juga sarana penunjang di lokasi danau masih seperti tahun sebelumnya dan bahkan alami beberapa kerusakan,” ujarnya
Menurutnya, perhatian di sektor ini masih minim kami menilai jika menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah tujuan Wisata belum bisa direalisasikan selagi Objeknya belum diprioritaskan untuk diberi perhatian khusus.
Abu Muslim menaksir jika porsi anggaran bisa ditingkatkan berkisar Rp.15-20 Miliar saja sudah bisa memberikan perubahan yang lebih baik dari kondisi objek wisata Kolut saat ini. Langkah itu tentunya diharapkan bisa mendorong perhatian pemerintah pusat agar bisa menggelontorkan dana APBN untuk pengembangan skala yang lebih besar lagi.
“Intinya bagaimana Danau Biru ini dipoles agar tampil istimewah dirasakan pengunjung saat tiba di sana. Bonusnya, mereka secara tidak langsung membantu mempromosikan melalui video-foto yang dibagikan,” imbuhnya.
“Kami minta Pj Bupati bisa mewujudkan hal ini sebagai kado bagi daerah saat pembahasan APBD 2025 sebelum masa jabatnnya berakhir,”ungkapnya
Sebelum mengakhiri Pandangannya Abu Muslim juga ingatkan beberapa kali Dinas terkait telah mengusulkan dibalai Sungai, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan, terkhusus Sungai yang berada diRantelimbong, Watuliwu, Rantebaru, dan juga Mala-mala.
“Kami minta untuk disampaikan ke Dinas-Dinas agar kiranya membangun komunikasi dan sinergitas dengan pihak DPRD khususnya dengan Komisi. Karena banyak agenda dan kegiatan seringkali tidak melibatkan DPRD begitu juga dengan PLT Direktur PDAM untuk tidak menambah karyawan baru, karena mengingat Pemerintah sudah melakukan MOU dengan Kejaksaan Dan tidak ada lagi penambahan karyawan,” sebutnya
Selain itu menurut Abu Muslim Fraksi Karya Indonesia Raya menerima dua Rancangan tersebut Untuk dibahas pada tingkat selanjutnya
Ditempat yang sama, Penjabat Pj Bupati Kolaka Utara,Dr.Ir.Sukanto Toding,MSP.MA memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Raya terima kasih atas masukan dan sarannya kepada Pemerintah Daerah terkait banjir yang terjadi di RSUD Djafar Harun Kolaka Utara,
Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR telah melakukan pengamatan di lapangan dan merumuskan Solusi terbaik untuk menanganinya.
“Sama juga dengan Sungai induk untuk ditangani langsung oleh Bupati Kolaka Utara karena sudah beberapa kali di usulkan ke Balai Sungai namun sampai hari ini belum ada kejelasan (Sungai Rantelimbong,Watuliwu, Rantebaru dan juga Mala-mala),” imbuhnya
Menurutnya, Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kendari dan telah di terima bantuan bahan banjiran berupa kawat beronjong di sungai Desa Lawadia dan Rantebaru serta Geo Back (Karung Pasir) di wawo. Untuk Sungai Rante Limbong telah di usulkan namun belum ada tanggapan. Sedangkan untuk Sungai Watuliu usulannya telah disetujui oleh Balai Ailayah Sungai di Kendari.
“Permintaan DPRD untuk disampaikan ke Dinas-Dinas agar kiranya membangun komunikasi dan sinergitas dengan pihak DPRD Kolaka Utara, terkhusus dengan komisi.
Maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh OPD untuk
meningkatkan komunikasi dan sinegitas dengan komisi-komisi DPR Kolaka Utara,” terangnya
Menurut, Sukanto Toding Pemerintah Daerah terus meningkatkan perbaikan fasilitas yang ada di objek tersebut. Pemerintah Daerah akan terus melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan waktu yang telah di tentukan
” kami sampaikan bahwa sampai saat ini PDAM tidak menambah jumlah karyawan yang ada. Pemerintah Daerah telah merumuskan dalam RKPD 2025 melalui program kolaborasi antar OPD dalam rangka
peningkatan pengelolaan pariwisata di 4 titik yaitu Pantai Berova, Danau Biru, Tinukari dan Parang Datu.” tutupnya
Laporan : Ahmar
Editor
Comment