Gugatan Ditolak di PTUN Kendari, Calon Kades Bubu Barat Ajukan Banding

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, BUTON UTARA — Calon Kepala Desa (Cakades) Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra), Firman melakukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar, setelah gugatannya ditolak di PTUN Kendari.

Melalui pengacaranya, Firman telah mengajukan permohonan banding pada 16 Januari 2023, atas putusan PTUN Kendari dengan nomor perkara 72/G/2022/PTUN.KDI.

Diketahui PTUN Kendari telah membacakan putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI yang memenangkan atau membenarkan tindakan Bupati Buton Utara sebagai tergugat dalam sengketa Pilkades Desa Bubu Barat.

Namun menurut Firman, putusan tersebut tidak mempertimbangkan materi gugatannya.

“Materi gugatan kami itu bukan coblosan vertikal, tapi materi yang kami ajukan itu surat suara yang dicoblos tiga kali,” kata Firman, Kamis (19/1/2023)

Menurut Firman, putusan hakim ini aneh. Pasalnya, hakim tidak satupun menyinggung materi gugatannya dan keterangan para saksi yang dihadirkan pada pengadilan.

“Putusan hakim ini aneh. Pertanyaan kami kenapa hakim tidak menyinggung keterangan saksi?,” tanya Firman.

Upaya banding ini dia lakukan, kata dia demi mendapatkan keadilan atas putusan hakim yang hanya mempertimbangkan materi tergugat dalam hal ini Bupati Butur.

“Kami akan terus berupaya untuk mendapatkan keadilan. Karena kita dimata hukum itu sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Butur, Mohammad Amaluddin Mokhram belum bisa berkomentar terkait banding tersebut. Karena ia belum menerima pemberitahuan resmi.

Seperti diketahui, PTUN Kendari memutuskan menolak gugatan Cakades Bubu Barat, Firman pada sengketa Pilkades dan memenangkan Pemerintah Kabupaten Butur pada gugatan tersebut.

Melalui kuasa hukum Bupati Butur, Hidayatullah mengatakan, pada Tanggal 10 Januari 2023 lalu, Majelis Hakim PTUN Kendari telah membacakan Putusan Nomor: 72/G/2022/PTUN.KDI yang memenangkan atau membenarkan tindakan Bupati Butur sebagai tergugat dalam sengketa Pilkades Desa Bubu Barat yang digugat salah satu Cakades, Firman.

Adapun amar putusan dalam pokok sengketa tersebut, kata Hidayatullah, pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 498.500.

Hidayatullah menjelaskan, PTUN Kendari memenangkan Bupati Butur dengan pertimbangan dalam amar putusan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum.

Kata dia, majelis hakim berpendapat penerbitan objek sengketa oleh tergugat yang didasarkan pada tindakan panitia Pilkades Desa Bubu Barat yang mengesahkan surat suara coblos tembus tidak bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4).

Dikatakan, Peraturan Daerah Kabupaten Butur Nomor 3 Tahun 2015 dan Pasal 71 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,” ujarnya.

Hidayatullah menambahkan, majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum, majelis hakim berkesimpulan tergugat (Bupati Butur) berwenang menerbitkan objek sengketa dan telah melalui prosedur maupun substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Sehingga dalil-dalil penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik haruslah ditolak, oleh karenanya, beralasan hukum menolak gugatan Penggugat (Firman) untuk seluruhnya,” tutupnya.

Laporan: Aris

Editor

Comment