KENDARI, TOPIKSULTRA.COM – Memperingati Intrernational Momen’s Day atau Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Jumat, 8 Maret 2019, puluhan perempuan dari berbagai organisasi berkumpul dan menyatakan sikap mengecam tindakan anarkis aparat Kepolisian dan Satpol PP kepada masa aksi bela Wawonii di Kantor Gubernur Sultra, 6 Maret 2018.
Perwakilan Solidaritas Perempuan Sultra, Ningsih menyatakan, aksi bela Wawonii terdapat kekerasan yang dialami masa aksi dari kalangan perempuan, menurut mereka perlakuan kepada masa aksi semestinya perempuan lebih diperhatikan dan menjadi prioritas untuk dilindungi oleh aparat.
“Ibu ibu ada yang menjadi korban kekerasan, dan dibiarkan tanpa ada perlindungan dari aparat,” ucapnya kepada watrawan di Kendari (8/3).
Dia juga mengatakan, bahwa Pulau Wawonii tidak layak dijadikan kawasan pertambangan, sehingga pemerintah harus mendukung penolakan itu, Ningsih mengatakan, Pulau Wawonii hanya memiliki luas 86 ribu hektar, tidak tepat bila dijadikan wilayah indrustri ekstraktif pertambangan.
Pulau Wawonii sudah tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Sultra, Pulau Wawonii adalah sentra pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
“Pertambangan akan menghilangkan berbagai sektor mata pencaharian masyarakat Wawonii, maka kami bersama aliansi masyarakat sipil sultra mengutuk keras kegiatan pertambangan dan perlakuan keras terhadap masa aksi penolakan tambang Wawonii,” tegasnya.
Mereka juga mendesak agar Gubernur Sultra, Ali Mazi mencabut 13 Izin Usaha Pertambangan yang masih aktif di Pulau Wawonii, megembangkan Pulau Wawonii betdasrkan sumber daya alam kelautan, pertanian, perkebunan dan pariwisata, menuntut kepada Gubernur agar memecat Kepala Satpol PP Sultra, kemudian menuntut kepada gubernur agar melaksanakan reforma agraria dalam rencana kerja panjang dan menengah dan terakhir meminta kepada Kapolda Sultra untuk menindak anggotanya yang terlibat anarkis kepada mahasiswa masa aksi bela Wawonii.
“Kami meminta kepada DPRD Provinsi Sultra agar bertanggungjawab atas kinerjanya tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang bertindak untuk mengawasi kebijakan setiap daerah di Sultra,” tambahnya.
Untuk diketahui Aliansi Masyarakat Sipil yang ikut memperingati Hari Perempuan Internasinal tergabung dari berbagai elemen organisasi, diantaranya Aliansi Perempuan Kota Kendari, GMNI, Serikat Tani Kabupaten Konsel, Walhi Kendari, dan Aliansi Perempuan Sultra
Laporan : Hendriansyah
Editor
Comment