KENDARI, TOPIKSULTRA.COM – Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) angkat bicara merespon polemik penjaringan Wakil Wali (Wawali) Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, menurut mereka rekam jejak perlu jadi dasar untuk pendamping Wali Kota.
Seperti disampaikan salah satu alumni KA KAMMI, Arwah bahwa beberapa nama yang masuk bursa Wawali, satu nama yang kuat sering disebut oleh salah satu partai pengusung perlu dipertimbangkan secara matang, menurutnya untuk menentukan pemimpin itu bukan hanya persoalan balas budi saja.
“Lihat rekam jejaknya, jangan sampai pendamping wali kota nantinya hanya menjadi penghambat pembangunan Kota Kendari,” ucapnya melaui diskusi Quo Vadis Wakil Wali Kota Kendari di Sekretariat KA KAMMI Sultra, Jl. Tunggala, Kota Kendari, Selasa (28/5/2019).
Dosen Fisip UHO itu juga menjelaskan, dengan adanya penjaringan Wawali Kota Kendari, maka diharapkan dapat menghasilkan wakil yang profesional dan bisa bersinergi membangun Kota Kendari menuju kota metropolitan.
“Tim penjaring Wawali sudah bekerja, maka lanjutkan. Kalau ada yang tidak suka maka silahkan demo, yang penting jangan bawa politik identitas, karena di Kendari bukan hanya satu suku saja, yang kita butuhkan pendamping yang bisa bersinergi untuk memajukan daerah ini, jangan yang bermasalah,” tambahnya.
Pengurus KNPI Sultra itu, menambahkan, KA KAMMI Sultra mengusulkan kriteria kepada partai koalisi ADP- Sul agar memperhatikan beberapa opsi yang perlu dipertimbangkan yaitu, pertama harus bertaqwa dan beriman kepada tuhan yang maha esa, kedua harus memiliki lidership, ketiga harus memiliki ketajaman analisis untuk menyelesaikan permaslahan di Kota Kebdari, keempat calon wakil wali kota harus mampu mewjudkan Kota Kendari yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Kita ketahui bersama sebelumnya wali kota kita pernah ditangkap KPK karena korupsi, jadi mereka harus menjamin agar kejadian itu tidak terulang kembali,” jelasnya.
Lanjut Arwah, yang terakhir calon Wawali harus memiliki kemampuan menata pemerintahan, good governance sebagai dasar pembangunan pemerintahan hang baik dan produktif.
“Ini semua harus dimiliki oleh wakil wali kota, kalau terpenuhi maka saya kira semua permasalahan akan beres,” urainya menjelaskan.
Laporan : Hendriansyah
Editor
Comment