Lima Arah Kebijakan Pembangunan Kolut Tahun 2024

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Pembahasan terhadap Rancangan KU-PPAS APBD Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Parinringi menjelaskan, pembahasan ini dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman, arah, dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Menjadi harapan kita bersama bahwa KU-PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang telah disepakati untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024,” ujar Parinringi dihadapan Rapat Paripurna, Senin (14/8/2023).

Lebih lanjut, Parinringi mengatakan, dalam penyusunan KU-PPAS tahun anggaran 2024, beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain, Pemerintah Daerah dan DPRD terus berupaya untuk memenuhi jadwal dan tahapan penyusunan APBD.

Mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KU-PPAS tahun 2024 dari Bupati kepada DPRD, kesepakatan bersama KU-PPAS tahun anggaran 2024 penyampaian Rancangan Perda APBD dari Bupati ke DPRD, kesepakatan bersama dan penetapan perda APBD tahun anggaran 2024.

“Penyusunan rancangan KU-PPAS tahun 2024 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya,”katanya.

Menurut Parinringi, proses penyusunan rancangan KU-PPAS tahun anggaran 2024 memuat infomasi dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi SIPD. Kesepakatan terhadap rancangan KU-PPAS tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target.

“Selanjutnya KU-PPAS tahun anggaran 2024 yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD,” tukasnya.

Menurutnya, KU-PPAS tahun anggaran 2024, merupakan salah satu dokumen perencanaan anggaran tahunan yang memuat substansi strategis, target pencapaian kinerja terukur dari program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

“Karna itu, dalam penyusunan rancangan KU-PPAS tahun anggaran 2024, tentunya pemerintah daerah telah memperhatikan dan mencermati kondisi perekonomian, baik ditingkat daerah, regional maupun nasional,” ujarnya.

Untuk mencapai target pada proyeksi makro daerah tahun 2024 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan kedepan yang dirumuskan sebagai berikut;

Pertama, Penyediaan anggaran belanja untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Kedua, penyediaan anggaran belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tiga, penyediaan anggaran belanja untuk penguatan daya saing usaha.

“Penyediaan anggaran belanja untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Penyediaan anggaran untuk Pemilukada di tahun 2024,” rincinya.

Berdasakan hasil pembahasan pada tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kolaka Utara disepakati beberapa hal antara lain, Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 714,3 miliar, Rencana Belanja Daerah Sebesar Rp. 781,9 miliar, dan Rencana Pembiayan Netto sebesar Rp.67,6 miliar.

“Angka tersebut di atas belum mencantumkan Alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), Dana lnsentif Fiskal, serta Dana Hibah,”terangnya

Kadis DPMPTSP Sulawesi Tenggara ini menyatakan, alokasi anggaran tahun 2024 berdasarkan skala prioritas. Karnanya, banyak kebutuhan pembangunan yang belum dapat kita alokasikan pendanaannya.

Rapat paripurna dalam rangka penetapan kebijakan umum anggaran dan KU-PPAS APBD tahun 2024 kali ini, diikuti 19 anggota DPRD Kolaka Utara dari 25 anggota DPRD. Olehnya itu, Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari Djumas menyatakan keputusan paripurna kuorum.

“Dari 25 anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, hadir 19 orang. Untuk itu, paripurna dinyatakan kuorum,”ucapnya. (Adv)

Laporan : Ahmar

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment