Mencampuradukkan Pidana dan Perdata, Kapolres Kendari Diminta Evaluasi Kinerja Penyidiknya

Berita, Hukum, Kendari65 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KENDARI — Kinerja penyidik Polres Kota Kendari, AIPDA Naufel.M, mendapat sorotan dari salah seorang pengacara kondang, Nasruddin, M.H., yang menyoroti tidak profesionalnya AIPDA Naufel yang mencampuradukkan kasus pidana dengan perdata, dalam laporan kasus pengrusakan pagar kebun beserta tanaman di dalamnya, milik salah seorang warga kelurahan Kambu, Dr. Umar Marhum.

Nasruddin mendesak kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto untuk mengevaluasi kinerja aparat penyidiknya, agar citra kepolisian tidak tercoreng hanya karena ulah dari segelintir penyidik yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, kasus pengrusakan pagar beserta tanaman di atasnya dengan menggunakan alat berat excavator milik Dr Umar Marhum yang berlokasi di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia, terjadi tanggal 23 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke Polres Kendari dengan Lap.Aduan/570/XII/2020/SPKT.C/Sultra/Res-Kdi/Sek.Poasia, yang ditangani penyidik AIPDA Naufel.M,SH. Namun dalam penanganannya, perkara tersebut dicampuradukkan antara pidana dan perdata oleh AIPDA Naufel selaku penyidik.

Pada materi yang dilaporkan adalah pengrusakan pagar kebun, berupa pagar gamal hidup yang diberi kawat duri dan wareng (dari) kurang lebih sepanjang 100 meter. Sejumlah tanaman jangka panjang lainnya yang ada di dalam kebun seperti cengkeh, alpokat dan sirkaya rusak akibat tertimbun tanah.”Pelaku terlapor Abd Rajab Bonea Cs,” sebutnya kepada wartawan, Senin, (21/6/2021).

Nasruddin yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Kendari ini, menegaskan materi laporan tersebut sangat jelas masuk dalam kategori kasus pidana tentang pengrusakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 170 KUHP dan atau pasal 406 KUHP. Namun pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, AIPDA Naufel. M,SH selaku terlapor, justeru mengalihkan permasalah ini pada perkara sengketa batas tanah yang masuk pada ranah Perdata.

Dalam perkara seperti ini, jelas Nasruddin, yang harus menjadi fokus pemeriksaan adalah siapa yang punya tanaman dan siapa yang melakukan pengrusakan, bukan di cari siapa yang punya tanah, sebab kalau itu yang dilakukan pemeriksaan oleh Naufel maka pokok laporan adalah penyerobotan. Bahwa karena dugaan pasalnya 170 KUHP dan atau 406 KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP maka fokus barang apa yang dirusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Dalam beberapa yurisprudensi MARI yang menjadi fokus adalah siapa pemilik barang yang dirusak bukan siapa pemilik tanah, apalagi tanah milik Umar Marhum lebih dahulu di sertifikatkan dari pada tanah terlapor.

“Sehingga kalau Dr. Umar Marhum selaku warga masyarakat yang paham hukum, melaporkan perilaku penyidik “nakal” seperti itu di Propam Polda Sultra, bagi saya adalah suatu hal yang wajar untuk mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.

Nasruddin menegaska ini harus menjadi catatan khusus bagi Kapolres, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat penyidiknya di lapangan,” ujar Nasruddin yang juga Ketua PORKEMI Sultra ini. (Red)

Editor

Comment