Pemegang IPPKH Wajib Penuhi Rehabilitasi Das

Berita, SULTRA166 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KENDARI – Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Sulawesi Tenggara (Sultra) wajib penuhi tanggung jawab Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hal itu disampaikan Sekretari Daerah (Sekda Sultra), Asrun Lio saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sultra bagi para IPPKH di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (07/08/2023).

Kegiatan yang diinisiasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL) Sampara ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada seluruh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tentang kegiatan Rehabilitasi DAS yang benar.

“Perbaikan lingkungan tidak mungkin dibebankan hanya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah semata, tetapi harus dilakukan oleh semua unsur bersama-sama,” kata Asrun Lio mewakili Gubernur Sultra

Asrun mengungkapkan, saat ini di Sultra memiliki 4.000 hektar lahan hampir kritis dan sekitar 14 ribu lebih hektar lahan sudah sangat kritis yang butuh untuk di rehabilitasi.

Untuk itu, Asrun mengingatkan bagi para pemegang IPPKH yang telah memiliki SK Penetapan lahan rehabilitasi dari KLHK agar segera melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan waktu dan lokasi yang ditentukan.

“Nanti akan ada pengawas kehutanan melihat IPPKH yang tidak melakukan kewajibannya, bisa dikenakan sanksi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Direktorat Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, Anwar mengatakan minimal sanksi yang diberikan yakni pencabutan izin. Di mana pencabutan izin itu kewenangan Direktorat Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK.

“Kita menyampaikan usulan mana yang akan dicabut berdasarkan data yang ada di kami, karena kewajiban pemegang IPPKH yang kena kewajiban rehabilitasi di Sultra ada 91, 45 sudah ada penetapan dan 44 yang belum,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL) Sampara, Muhammad Azis Ahsoni mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan fasilitasi dari KLHK untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan dari DAS yang merupakan kewajiban dari pemegang PPKH.

“Untuk saat ini yang kita undang secara keseluruhan adalah gabungan para pemodal dan izin serta pemangku kawasan,” tuturnya pada awak media, Senin (7/8/2023).

Laporan: Rahmat Rahim

Editor

Comment