KOLAKA, TOPIKSULTRA.COM — Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) berkomitmen untuk dapat memenuhi hak-hak anak melalui upaya percepatan kabupaten layak anak.
Kepala Dinas P3A Kabupaten Kolaka, Andi Wahidah mengungkapkan, menjadikan Kolaka sebagai kabupaten layak anak merupakan cita-cita dinas tersebut. Yang dimaksud anak, kata dia, adalah mereka yang belum berusia 18 tahun sehingga memiliki hak tumbuh dan berhak mendapatkan perlindungan.
“Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun,” jelas Andi Wahidah dihadapan puluhan peserta Konvensi Hak Anak (KHA) yang diselenggerakan Dinas P3A Kolaka, di salah satu hotel di Kolaka, Selasa, (16/3/2021).
Menurutnya, pelatihan KHA yang diselenggarakan oleh Dinas P3A Kolaka merupakan salah satu program di bidang pemenuhan hak anak, sehingga pelatihan itu diharapkan dapat memberikan dampak dalam percepatan pencapaian kabupaten layak anak di Kolaka.
“Pelaksanaan KHA ini telah direncanakan tahun 2020. Namun karena terjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, membuat anggaran tersebut direcofussing dan dimasukkan dalam dana covid sehingga pelaksanaan KHA baru dilaksanakan saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Kolaka, Muhammad Bakri mengatakan, pada dasarnya anak memiliki hak tumbuh dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. “Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan,” katanya.
Saat ini, lanjut Bakri, kasus yang dialami anak seperti gizi buruk, stunting, menikah di bawah umur, penyalahgunaan narkoba dan kekerasan pada anak terus meningkat, apalagi dimasa pandemi Covid-19. Karena itu Pemerintah Kabupaten Kolaka berkomitmen untuk dapat memenuhi hak-hak anak melalui upaya percepatan kabupaten layak anak.
“Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kita mengharapkan keseriusan dan partisipasi seluruh stakeholder untuk dapat bersinergi dan terwujudnya pemenuhan hak anak yang menghasilkan generasi yang berkualitas untuk kolaka yang semakin maju berkeadilan dan sejahtera,” katanya.
Laporan : Azhar Sabirin
Editor
