TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Tiga Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun berjalan. Pembahasan tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak Selasa (26/8/2026) hingga Kamis (28/8/2026). Masing-masing komisi melakukan pembahasan sesuai bidang tugas dan mitra kerja OPD yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam pembahasan tersebut, efisiensi anggaran menjadi salah satu perhatian DPRD. Meski ruang fiskal semakin terbatas, program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas untuk dipertahankan. Sejumlah OPD yang mengikuti pembahasan di Komisi III DPRD antara lain Dinas Kesehatan dan Puskesmas, BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sementara itu, Komisi III DPRD Kolaka Utara yang membidangi pembangunan, perhubungan, pekerjaan umum, pertambangan, dan lingkungan hidup bersama jajaran turut melakukan pembahasan terhadap sejumlah program yang diajukan OPD untuk tahun anggaran 2027. Ketua Komisi III DPRD Kolaka Utara, Samsir, S.T., M.Si., mengatakan pembahasan RKA Tahun 2027 tidak hanya melihat program yang telah disusun masing-masing dinas, tetapi juga memprioritaskan program berdasarkan asas manfaat bagi masyarakat.
“Dari program yang sudah ada dari dinas, kita bahas yang prioritas dengan pertimbangan asas manfaat. Lalu, dalam pembahasan tersebut ditambah hal yang mendesak yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar Samsir saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (28/8/2026). Menurutnya, kondisi anggaran yang mengalami efisiensi membuat setiap program harus benar-benar diseleksi. DPRD, kata dia, tetap mendorong agar efisiensi tidak menghilangkan program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita tetap memperhatikan efisiensi anggaran, tetapi program-program yang pro rakyat dan memiliki manfaat langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian dalam pembahasan,” katanya. Dalam pembahasan di Komisi III, sejumlah OPD telah menyelesaikan pembahasan, di antaranya Dinas Kesehatan bersama para kepala puskesmas, RSUD Djafar Harun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Samsir menyebut, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat Komisi III adalah keberadaan OPD yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan, termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Di antara OPD yang menjadi perhatian dalam rapat Komisi III yaitu laboratorium atau Labkesda dan Dinas Lingkungan Hidup, karena dianggap sebagai lembaga yang mempunyai penghasilan atau PAD,” ungkapnya. Menurut Samsir, setiap OPD yang telah selesai melakukan pembahasan bersama Komisi III masih memiliki sejumlah catatan dan tambahan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027. “Semua ada catatan tambahan,” katanya.
Salah satu poin penting yang menjadi catatan Komisi III adalah terkait OPD yang memiliki potensi pendapatan agar hasilnya dapat dikembalikan dan dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Samsir menyebut, di antara OPD yang menjadi perhatian dalam hal tersebut adalah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Poin penting yang menjadi catatan Komisi III adalah OPD yang punya pendapatan agar dikembalikan hasilnya sesuai regulasi, di antaranya Labkesda dan DLH,” jelasnya. Ia berharap potensi pendapatan yang dimiliki OPD dapat dikelola secara maksimal sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tujuannya agar mereka lebih termotivasi untuk mencari PAD sesuai yang ditargetkan,” tuturnya.
Laporan: Ahmar
Comment