Tak Penuhi Kewajiban Rehabilitasi DAS, IPPKH Bisa Dicabut

Berita, SULTRA230 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KENDARI – Kepala Dinas Kehutanan, Ir. Sahid menegaskan, pemilik SK Penetapan lahan rehabilitasi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat berujung pada pencabutan IPKKH. Terlebih kata Sahid, kewajiban rehabilitasi DAS juga sudah masuk dalam pemantauan BPK RI

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Sultra bagi para IPPKH di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (07/08/2023).

Untuk itu, ia meminta agar kewajiban rehabilitasi DAS bisa ditanggapi dengan serius oleh setiap pemegang IPPKH yang ada di Sultra. Begitu juga kepada pemegang IPPKH yang belum memiliki SK Rehabilitasi DAS agar segera mengajukan lokasi.

“Tolong agar ini bisa menjadi perhatian bagi teman-teman pemegang izin,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sahid meminta kepada seluruh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang telah memiliki SK Penetapan lahan rehabilitasi dari KLHK agar segera melaksanakan rehabilitasinya.

Dalam paparannya, Sahid menjelaskan, di Sultra terdapat 101 IPPKH dengan luas 46.767,96 hektar. Dari angka tersebut, Jumlah IPPKH yang telah mendapatkan SK penetapan lokasi rehabilitasi DAS dari Kementerian LHK sebanyak 51 IPPKH atau seluas 21.330 hektar.

Sementara pemegang IPPKH yang dinilai telah berhasil memenuhi Rehabilitasi DAS baru terdapat tiga perusahaan yaitu, PT Antam Tbk seluas 258 Hektar, PT Tonia Mitra Sejahtera seluas 538 Hektar dan PT PLN seluas 85 Hektar.

“Tiga perusahaan ini yang dinilai telah berhasil memenuhi syarat dan telah serah terima dari Ditjen ke Dishut yang kemudian diserahkan ke KPH setempat,” paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDAS-HL) Sampara, Muhammad Azis Ahsoni mengatakan, selain untuk melakukan bimbingan teknis, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan monitoring IPPKH dalam hal rehabilitasi DAS.

“Setelah penilaian dan pemeliharaan tahun kedua selesai, maka dilaksanakan serah terima dari Dirjen atas nama Menteri kepada pemangku yaitu para Kesatuan Oengelolaan Hutan (KPH), setelah itu baru dinamakan selesai, selesainya itu 3 tahun,” jelasnya.

Laporan: Rahmat Rahim

Editor

Comment