TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut)meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten untuk mencabut dan merevisi kembali Surat Keputusan (SK) terhadap pengangkatan kepala sekolah baru yang akan bertugas di SDN 4 Ngapa Kecamatan Ngapa.
Komisi I merasa apabilah hal itu tidak di lakukan secepat mungkin akan memantik perselisihan masyarakat Desa Ngapa itu sendiri.
Hal tersebut di sampaikan Ketua Komisi I DPRD usai melakukan kunjungan kerja di sekolah tersebut pada Jum’at pagi (5/9/2025) kepada wartawan saat di konfirmasi pada. Selasa (9/9/2025)
“Sebenarnya dari hari jumat lalu untuk memberikan informasi ini kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah proporsional terkait dengan aspirasi dari guru-guru tenaga didik dan komite sekolah,” ujar Nasir Banna
Lebih lanjut, Nasir Banna mengaku karena jujur dari hasil investigasi yang kami lakukan di lapangan tidak ada tenaga didik dan guru yang menyetujui kembalinya kepala sekolah yang lama dan sudah menjabat tujuh tahun di SDN 4 Ngapa untuk kembali jadi kepala sekolah lagi.
“Yang kedua, ini kepala sekolah sekarang ini sebelumnya dia menjabat kepala sekolah juga di daerah lain dan dimutasi ke SDN 4 Ngapa bertugas kurang dari dua bulan, sekarang mau diganti lagi. Nah pertanyaannya apa kesalahan besar yang dia lakukan sehingga mau diganti itu.” ungkap Nasir
Selain itu Menurut, Nasir Banna padahal keberadaannya kepala sekolah sekarang ini semua murid dan guru sangat senang termasuk juga hubungan orang tua siswa dan komite sekolah berjalan aman kondusif.
“Jadi kami minta untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah terbaik bukan hanya itu kami sudah sampaikan agar supaya cabut, atau di bekukan kembali SK tersebut masa orang baru kurang dari dua bulan menjabat di situ kemudian di pindahkan lagi logikanya dimana,” tegasnya
Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di SDN 4 Ngapa berawal dengan terbitnya SK kepala sekolah baru sehingga memicu keretakan persatuan yang dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga di Desa Ngapa
Sehingga harapan kami Komisi I DPRD Kolaka Utara segera turun tangan memenuhi tuntutan masyarakat dan guru.
“Itulah yang mencederai proses kondisi itu tidak menceritakan proses kelola pemerintahan yang baik. Oleh itu, saya harapkan kepada Bupati untuk segera menyelesaikan persoalan itu.
Karena saya secara pribadi melihat kondisi ini bahwa memungkinkan terjadinya konflik yang melebar, sehingga sebelum terjadi dampak yang tidak kita inginkan bersama diharapkan sekiranya itu diselesaikan secepatnya
Laporan: Ahmar
Comment