TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, bersama forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD menghadiri sidang Panitia Pertimbangan Landreform oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Redistribusi Tanah, di Aula kantor Pertanahan Nasional Kolaka Utara,Selasa, (30/11/2021).
Nur Rahman Umar mengatakan, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dalam rangka Penetapan Obyek Redistribusi Tanah tahun 2021 adalah yang terakhir kita laksanakan.
“Kami sangat mendukung kegiatan ini sebagai bukti kehadiran pemerintah,” katanya.
Ia berharap, seluruh kepala OPD terkait saling bahu-membahu membantu BPN Kolaka Utara mensukseskan kegiatan ini, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik, untuk memastikan masyarakatnya mendapatkan sertifikat.
“Saya sangat mengapresiasi atas kerja keras Badan Pertanahan Nasional Kolaka Utara Selama ini sehingga bisa mencapai target 100 persen tahun 2021,”ujarnya.
Kepala Kantor BPN Kolaka Utara, Fajar, mengungkapkan target redistribusi tanah untuk wilayah kabupaten Kolaka Utara sebelum revisi adalah 3.000 bidang. Namun setelah ada refocusing anggaran terkait pandemik Covid 19, dikurangi menjadi 2012 bidang.
“Kegiatan ini kami gelar adalah penyelesaian target tahun 2021 untuk tahapan akhir dari 2012 bidang,” ujarnya.
Fajar mengaku, dua kali sidang sudah dilakukan, pertama sebanyak 1.686 bidang kemudian sidang kedua ini sisanya sebanyak 326 bidang.
“Makanya target 2012 bidang ini tercapai 100 persen di tahun 2021, sementara pagu diva anggaran tahun 2022 kami dapatkan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sertifikat hak atas tanah sejumlah 9.200 bidang,” tuturnya.
Jafar merinci, untuk pengukuran pemetaan bidang sebanyak 3.200 akan terlaksana di tahun 2022. Sementara target awal PTSL tahun ini 3.300 sertifikat, tetapi setelah adanya refocusing untuk pemetaan bidang tanah menjadi 1.800.
Sementara, sertifikat tanah target awal dari 2.100 setelah adanya lagi refocusing ada penambahan dari daerah lain menjadi 3.138. “Dan semua target mencapai,” katanya.
Menurutnya, untuk penyerahan sertifikat terakhir secara nasional akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2021 oleh presiden.
Laporan : Ahmar
Editor
Comment