TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara kembali mendapatkan kucuran dana desa Tahun 2021 sebesar Rp400 juta dari pemerintah desa.
Penyerahan anggaran tersebut diserahkan kepada pihak Bumdes Sarambu pada pertengahan bulan Januari tahun 2022.
Kepala Desa Sarambu, Arwin, mengungkapkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sarambu mulai mengelola anggaran sejak tahun 2017 sebesar Rp50 juta dengan program pengadaan kilometer air dan penyambungan perpipaan ke rumah-rumah Warga secara keseluruhan melalui sharing program pamsimas kabupaten Kolaka Utara. “Dan sisa dari anggaran tersebut untuk biaya operasional pengurus Bumdes,” ungkapnya kepada TOPIKSULTRA.COM pada saat ditemui di Kantornya, Rabu, (19/1/2022)
“Setelah kilometer Air PAM terpasang dirumah warga dan sudah mulai lancar penggunaan Air PAM selama 2 tahun 2018/2019 maka pihak Bumdes mulai melakukan pungutan retribusi pemeliharaan pada tahun 2020 melalui rapat bersama dengan masyarakat, BPD dan pemerintah desa dengan menetapkan retribusi sebesar Rp2.000 per kWh setiap bulannya dan menghasil Saldo PAD awal sebesar Rp350 hingga di tahun 2021 mulai meningkat sebesar Rp1.100 lebih.” Ujarnya.
Arwin mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp400 juta tahun 2021 di Bumdes melalui dana desa karena pihak Bumdes sudah mengajukan proposal kegiatan usaha untuk memperluas kegiatannya di rapat penetapan dan itu sudah disetujui dan tugas kami pemerintah Desa harus melaksanakannya tetapi dengan ketentuan pihak kami juga harus melakukan pengawasan dan melibatkan semua mulai dari tokoh masyarakat sendiri, BPD maupun pihak kecamatan.
“Sasaran usaha yang mereka bidik ada tiga sasarannya pertama dijual beli sembako jadi semua Kios dan pedagang kaki lima yang ada didesa Sarambu pihak Bumdes yang jadi penyuplai bahan sembako,” ungkapnya.
Kedua para pedagang sayur warga desa Sarambu yang menjual di pasar desa Sarambu itu diberi pinjaman modal usaha dengan bunga rendah dan ketiga pihak Bumdes membayar jasa tenaga masyarakat yang membantu para petani Nilam menanam maupun ketika panen nanti setelah usai baru panen para petani Menganti uang jasa tersebut ke Bumdes itu sudah tertuang dalam berita acara kesepakatan kedua belah pihak.
“Itupun pihak Bumdes mengambil keuntungan dari hitungan perkilogramnya itu tergantung dari hasil,” terangnya.
Arwin juga merinci jumlah tenaga kerja Bumdes diluar ketua,sekretaris dan bendahara yang menangani air PAM Desa 1 Orang bagian penagihan, 2 orang bagian pemasangan dan pemeliharaan dan 1 orang yang mencatat kilometer Air dan tahun ada lagi penambahan tenaga kerja.
Di tempat yang sama, camat Porehu, Darlis Kalimu, mengapresiasi usaha Bumdes Sarambu yang sudah mulai menunjukkan perkembangan usaha yang mereka rintis mulai dari penanganan air hingga kepada para pengusaha kecil menengah ke bawah.
“Karena memang salah satu program utama dari pusat adalah Bumdes melalui dana desa sehingga bagaimana bumdes bisa berkembang dan bisa mandiri didesanya. Dan tidak dibiayai lagi pemerintah,” ujarnya.
Darlis Kalimu mengaku salah satu tujuan utama pemerintah Pusat untuk menggelontorkan Dana Desa adalah pemberdayaan termasuk Bumdes.
“Dari 8 Desa yang ada di kecamatan Porehu yang paling berkembang dan sudah menghasilkan PAD ada dua desa, Desa Sarambu dan Desa Porehu yang lainnya masih tahap pada pembenahan”.
Ia berharap kepada Desa-Desa lain yang ada diwilayah kerjanya agar bisa lebih serius mengembangkan Bumdes yang ada didesanya masing-masing sehingga bisa berkembang dan mampu mandiri.
“Kelemahan Desa-Desa yang sudah menggelontorkan anggaran Dana Desa ke Bumdes ada dua pertama kurangnya pengawasan dan kedua penataan administrasi masih kurang maksimal sehingga mengakibatkan jalan ditempat.
Menurutnya, makanya di acara serah terima anggaran Dana Bumdes di Desa Sarambu saya sampaikan kepada pihak pengelola maupun pemerintah Desa dan masyarakat yang hadir agar dilakukan rapat evaluasi setiap 3 kali dalam sebulan.
“Di tahun ini kami dari pihak kecamatan akan turun di 6 desa melihat kondisi Bumdesnya masih jalan ditempat sehingga kita bisa mengetahui apa penyebabnya dan bisa kita cari solusi bersama melalui rapat bersama baik dari pemerintah desanya maupun kepada masyarakat.
Laporan: Ahmar
Editor
Comment