TOPIKSULTRA.COM, LASUSUA — Ketua Fraksi PBB DPRD Kolaka Utara (Kolut), Haidirman Sarira, membenarkan keberadaan kuburan tua yang merupakan makam leluhur warga suku Tolaki, yang digusur PT Riota Jaya Lestari untuk kepentingan pembangunan jetty di Tanjung Watulaki Desa Woitombo Kecamatan Lambai.
Penegasan tersebut disampaikan Haidirman dihadapan rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi Pemda Kolut, di ruang rapat DPRD Kolut, Senin,(12/7/2021). “Hasil kunjungan kami beberapa hari lalu di Tanjung Watulaki Desa Woitombo dan Desa Sulaho, saya berpendapat lokasi kuburan tua tersebut benar adanya,” katanya.
Haidirman juga menyinggung klaim perusahaan, yang menurutnya belum bisa disimpulkan mengingat kebenaran dokumen yang dikantongi belum sepenuhnya dapat dipastikan kebenarannya. “Dalam pandangan
kami itu tidak sesuai fakta – fakta di lapangan, sebab yang kita temukan kerusakan lingkungan maupun kehidupan biota laut cukup parah sehingga membuat mata pencaharian nelayan sangat terganggu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haidirman yang pernah menjabat Kadis Pariwisata Kolut, di era bupati Rusda Mahmud, juga menyoal rekruitmen tenaga kerja lokal khususnya warga Lambai dan Sulaho. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja Kolut dan pihak perusahaan untuk meniru apa yang dilakukan PT CSM, yang memberdayakan warga setempat dan rutin membagikan dana CSR kepada warga
“Jangan orang yang baru hari ini datang di Kolaka Utara, itu yang duluan diberdayakan. Inilah yang yang selama ini memunculkan kericuhan karena tidak adanya pemerataan,” kata Haidirman menyarankan Dinas Tenaga Kerja Kolut, untuk memperhatikan hal tersebut.
Mantan Camat Batu Putih ini meminta ketua DPRD Kolaka Utara untuk segera mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani bersama untuk di bawa ke Kementeriandan Dinas ESDM Provinsi, sehingga ada kejelasan apakah kegiatan pertambangan tersebut ditutup atau mau dilanjutkan.
Menyikapi asirasi yang berkembang dalam RDP, Ketua DPRD Kolut, Buhari Djumas, memberi kesempatan kepada pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, yang masih mengumpulkan bahan dan bukti-bukti di lapangan.
Terkait kasus pengurusakan maka leluhur suku Tolaki, Buhari Djumas juga memberi kesempatan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi sejarah dari tokoh masyarakat, lembaga adat, ormas Tamalaki Patowonua dan masyarakat Lambai.
“Kalau sudah rampung, RDP akan kita agendakan kembali dalam waktu dekat, dan kita keluarkan rekomendasi ke pihak berwenang,” kata politisi Demokrat ini.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kolut, Sadaruddin, mengatakan, sesuai permintaan DPRD Kolut, pihaknya akan segera melakukan koordinasi serta memfasilitasi pihak terkait, baik dari lembaga adat Tolaki, dewan adat, ormas Tamalaki dan pihak keluarga dari Desa Lambai yang dirugikan untuk hadir dalam RDP selanjutnya.
Editor
Comment