TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA —- Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, S.H., M.H langsung pimpin Rapat Evaluasi Penyerahan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Lantai III Kantor Bupati. Rapat ini dihadiri PLS Sekda Kolaka Utara M. Idrus, M.Si, Asisten II H. Syamsuddin, S.H, Asisten III Drs. Samsuddin, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran bagian perencanaan masing-masing perangkat daerah.
Dalam Rapat tersebut, H. Nur Rahman Umar menyampaikan bahwa Rapat Evaluasi di triwulan ini yang kita laksanakan untuk memetakan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran serta mencari solusi secara bersama.
Karena kita melihat secara seksama capaian realisasi APBD tahun ini masih jauh dari target.
“Evaluasi realisasi APBD ini kita laksanakan rutin setiap triwulan, dengan tujuan agar kita bisa memahami, mengetahui apa permasalahan yang dihadapi teman-teman pengguna anggaran, dan bersama mencari solusi penyelesaian,” ujar H. Nur Rahman Umar saat menyampaikan Sambutannya. Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, H. Nur Rahman Umar mengatakan berdasarkan laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga 30 Juni 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 35,80 persen dari total pagu sebesar Rp1,06 triliun.
“Realisasi kita baru sekitar 38 persen, padahal idealnya di bulan Juli ini kita sudah berada di posisi 70 persen,” katanya
Selain itu, H. Nur Rahman Umar menyebut penyebab rendahnya serapan anggaran APBD tahun 2025 salah satunya karena adanya keterlambatan pelaksanaan program akibat masa transisi kepemimpinan di awal tahun anggaran.
“Saat Penjabat Bupati menjabat, tidak diperkenankan melakukan realisasi anggaran,
semuanya harus menunggu Bupati definitif. Ini menyebabkan waktu efektif pelaksanaan APBD baru bisa dimulai sekitar Maret atau April,” bebernya
Kendati demikian dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir Juni baru mencapai Rp433 miliar atau 42,12 persen dari target Rp1,02 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan progres cukup tinggi, yakni 73,27 persen. Namun, kontribusi Pajak Daerah dan retribusi masih rendah, masing-masing 19,91 persen dan 35,77 persen.
Adapun lima perangkat Daerah dengan serapan anggaran tertinggi, antara lain Dinas Pariwisata (65,66%), Dinas Pemadam Kebakaran (64,56%), BLUD RS H. M. Djafar Harun (56,85%), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (55,45%), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (53,87%).
Sementara itu, OPD dengan serapan terendah meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (6,48%), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (15,03%), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (17,51%).
Dalam rapat tersebut,H.Nur Rahman Umar memaparkan progres pelaksanaan 10 kegiatan strategis Pemda tahun 2025. Sebagian besar kegiatan tersebut masih dalam proses tender di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sementara beberapa lainnya belum diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menurutnya, Rapat evaluasi ini diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan sinergi antar-OPD untuk mengejar target realisasi APBD secara maksimal hingga akhir tahun anggaran.
Laporan: Ahmar
Comment