TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Fraksi Partai NasDem mencatat sejumlah masukan dan sorotannya terhadap tiga tiga Rancangan Peraturan Daerah yang dinilai strategis. Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Senin (30/6/2025),
Rancangan tersebut diantaranya, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 serta Rencana Awal RPJMD 2025–2030.
Sebagaimana di sampaikan oleh Ketua Fraksi, Busra Daming, S.Pd., M.Pd pertama menyoroti pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang mampu bersaing di dunia kerja, terutama sektor pertambangan.
“Kami mendorong agar pelatihan kerja diperluas, tidak hanya melalui BLK milik pemerintah, tetapi juga dengan menggandeng lembaga pelatihan swasta. Ini penting agar masyarakat Kolaka Utara punya daya saing yang nyata,” ujar Busra.Selasa (1/7/2025)
Lebih lanjut, Busra Daming menegaskan bahwa janji politik Bupati dan Wakil Bupati harus masuk ke dalam dokumen RPJMD, karena merupakan bagian dari kontrak sosial kepada rakyat.
“Janji kampanye tidak boleh hanya menjadi slogan. Harus diwujudkan melalui program prioritas dan arah kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga mengusulkan agar calon direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Multi Guna Usaha disyaratkan memiliki KTP Kolaka Utara, sebagai bentuk afirmasi kepada putra daerah. Disisi lain mereka meminta penataan sistem distribusi pangan, khususnya sayur mayur, agar dipusatkan di Pasar Sentral dan melalui uji laboratorium sebelum diedarkan ke pasar.
Tak kalah pentingnya, Fraksi Partai NasDem menyoroti kondisi Masjid Agung Kolaka Utara yang dianggap perlu perbaikan menyeluruh.
“Masjid Agung adalah identitas keagamaan dan ikon daerah. Kami minta ada penataan serius agar fungsi dan tampilannya kembali optimal,” ucapnya.
Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. menyampaikan apresiasi dan memastikan semua aspirasi Fraksi NasDem akan ditindaklanjuti secara serius dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Seluruh janji politik kami sudah diterjemahkan ke dalam RPJMD melalui program, sasaran, dan arah kebijakan yang konkret,” katanya
Ditegaskannya bahwa pelatihan kerja menjadi prioritas pembangunan SDM daerah. Pemerintah akan memperluas akses pelatihan di sektor unggulan seperti pertanian, industri, dan ekonomi digital.
Terkait usulan KTP Kolaka Utara sebagai syarat bagi calon Direksi Perumda,pihaknya menyebutkan hal itu akan menjadi bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan keberlanjutan.
Sementara terkait Masjid Agung dan distribusi pangan, Bupati menegaskan langkah konkret akan segera diambil.
“Masjid Agung akan kami revitalisasi sesuai fungsinya sebagai pusat keagamaan masyarakat. Distribusi pangan juga akan kami perketat agar aman, sehat, dan tertib.” tutur H. Nur Rahman Umar
Laporan: Ahmar
Comment