TOPIKSULTRA.COM, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan informasi resmi kepada publik.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
“Sekarang kita tidak lagi memiliki kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jika pemerintah tidak cepat, maka ruang informasi akan diisi oleh disinformasi yang justru menyesatkan masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam sambutannya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik semakin kompleks seiring masifnya kompetisi konten di media sosial. Menurutnya, keberhasilan humas pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan disusun, melainkan sejauh mana informasi tersebut benar-benar dipahami oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan humas bukan pada apa yang kita tulis, melainkan pada apa yang benar-benar sampai dan dipahami masyarakat. Ketika informasi akurat tenggelam oleh disinformasi, itu menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Selain itu, Meutya Hafid menegaskan bahwa fungsi humas saat ini bukan sekadar pendukung, melainkan telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan pemerintahan. Reputasi pemerintah serta keberhasilan program nasional, menurutnya, sangat ditentukan oleh konsistensi narasi resmi yang disampaikan secara berkelanjutan oleh humas di setiap instansi.
Lebih lanjut, Menkomdigi menyoroti pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi yang bekerja secara kolektif dan terorganisasi.
“Jika disinformasi bekerja secara berjejaring, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital saat ini,” katanya.
Penguatan dan konsolidasi data internal juga disebut sebagai fondasi utama komunikasi publik yang cepat dan akurat. Data yang solid menjadi prasyarat agar humas mampu merespons isu-isu strategis secara sigap dan tepat.
Menutup arahannya, Meutya Hafid mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus menjaga kekompakan serta menyampaikan kebijakan pemerintah dengan beragam gaya komunikasi, namun tetap dalam satu tujuan yang sama.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam dan gaya yang berbeda, tetapi dengan arah dan tujuan yang sama,” pungkasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, S.H., menilai pesan Menkomdigi menjadi penguatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola komunikasi publik yang kredibel.
“Pesan Menkomdigi sangat relevan dengan kondisi di daerah. Kami di Kominfo Kolaka Utara terus mendorong kecepatan penyampaian informasi yang berbasis data agar masyarakat memperoleh informasi yang benar langsung dari sumber resmi pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta konsolidasi data menjadi fokus utama Kominfo Kolaka Utara dalam menghadapi dinamika informasi di ruang digital.
“Disinformasi dapat dicegah apabila pemerintah daerah kompak, satu suara, dan responsif. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya humas atau Kominfo,” tutupnya.
Laporan: Ahmar
Comment