Dicanangkan Jadi ZI WBK dan WBBM Polres Bombana Lakukan Persiapan

banner 468x60

BOMBANA, TOPIKSULTRA.COM — Dicanagkan bakal menjadi wilayah Zona Integrtitas(ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Polres Bombana, Sulawesi Tenggara(Sultra) yang dipimpin AKBP Dandy Ario Yustiawan terpantau sudah mulai melakukan persiapan.

“Kami sudah bentuk tim Pokja(kelompok kerja) untuk menyiapkan dan melakukan hal apa saja yang akan dinilai oleh tim penilai PAN-RB dan Polri,” Demikian diungkapkan Kapolres Bombana melalui Kabag Ren Polres Bombana, Kompol Urbanus, Senin, (25/1/2021).

Dijelaskan Kompol Urbanus, persiapan Polres Bombana menuju zona integritas yang pertama kali tersebut dilakukan setelah mendapatkan restu ataupun penunjukan langsung dari Polda Sultra.

“Ditunjuk polres mana yang sudah siap, ditahun kemarin sudah ada beberapa Polres, tahun ini termasuk Polres Bombana,” urainya.

Namun saja, saat ini belum ada jadwal pasti kapan Rombongan tim penilai zona integritas tersebut akan turun melakukan penilaian ke Mako Polres setempat.

“Tapi ada informasi, itu dibulan februari tahun 2021,” kata Urbanus.

Selanjutnya, dijelaskan Urbanus, Zona Integritas (ZI) di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri sebagai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajarannya.

Kapolres Bombana, AKBP Dandy Ario Yustiawan.

 “Menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tanpa Korupsi,” urainya.

Hal tersebut tentunya, setelah Kepolisian Republik Indonesia menandatangani fakta integritas bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Sudah ada kerjasama antara Kapolri dan KemenPan-RB,” ucapnya.

Diketahui Tim Penilai Nasional (TPN) yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Laporan: Refli

Editor