TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Sebanyak tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara dari Fraksi Partai Demokrat menghadiri rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, didampingi dua unsur pimpinan lainnya, Muhammad Syair, S.Sos., dan Agusdin, S.Kom. Agenda rapat meliputi penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan bersama terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda).
Adapun ranperda yang dibahas antara lain terkait Perusahaan Umum Daerah multi guna usaha, sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa/kelurahan presisi, pengelolaan pemakaman umum, serta Hari Jadi Kolaka Utara.
Kehadiran Fraksi Partai Demokrat dipimpin Ketua Fraksi, Buhari Djumas, S.Kel., M.Si., bersama dua anggota lainnya, Baharuddin, S.H., dan Fathullah Hasyim, S.T.
Buhari Djumas menyampaikan, dari 11 item usulan enam fraksi, rekomendasi yang disepakati berada pada poin satu hingga tujuh.
“Berdasarkan hasil pembahasan melalui rapat internal DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah serta rapat Badan Anggaran DPRD, kami menyatakan DPRD Kabupaten Kolaka Utara menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi,” ujar Buhari kepada wartawan usai rapat paripurna, Senin (27/4/2026).
Rekomendasi tersebut tertuang dalam catatan resmi fraksi-fraksi DPRD Kolaka Utara yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Dalam rekomendasinya, Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di sektor pertambangan. Fraksi juga mempertanyakan efektivitas kinerja tim percepatan peningkatan PAD yang telah dibentuk.
Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah diminta menginventarisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti kendaraan operasional sekolah, agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Fraksi juga menyoroti kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai masih rendah.
“Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar kesejahteraan tenaga PPPK dapat ditingkatkan dan aset daerah dimanfaatkan secara maksimal,” kata Buhari.
Di sektor informasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian diminta menata ulang posisi videotron di kawasan Masjid Agung agar lebih efektif menjangkau masyarakat serta menarik minat pengiklan guna meningkatkan PAD.
Sementara itu, Dinas Pariwisata diminta meningkatkan fasilitas umum, seperti toilet dan tempat ibadah, demi kenyamanan wisatawan yang diharapkan berdampak pada peningkatan kunjungan dan PAD sektor pariwisata.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengevaluasi kualitas bibit jagung dan komoditas lainnya serta meningkatkan pendampingan kepada petani agar hasil produksi lebih optimal.
Terakhir, Dinas Perkebunan dan Peternakan diminta mengoptimalkan pemanfaatan gudang Kakao Center agar berfungsi sesuai peruntukannya.
“Seluruh rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Buhari Djumas.
Laporan: Ahmar
Comment