Kapal Trawl Terang-terangan Merajalela di Lautan Bombana, KNPI Angkat Bicara

Berita, Bombana91 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, BOMBANA — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Bombana angkat bicara atas maraknya pengoperasian kapal trawl diperairan Bombana. Pasalnya meski jelas melanggar Undang-Undang, penangkapan ikan menggunakan Trawl atau pukat Harimau tersebut tetap dilakukan. Bahkan secara terang-terangan.

Ketua KNPI Bombana, Nasruddin, Melalui Wakil Ketua Transportasi Dan Perhubungan KNPI Bombana, Andi Amirwan menilai dugaan penggunaan pukat harimau oleh sejumlah oknum nelayan di Bombana tersebut akan berdampak buruk terhadap ekosistem laut.

“Terumbu karang dilautan yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan juga ikut terangkat. Hal itu tentunya akan merusak lautan Bombana, dan mengancam kepunahan ikan,” ucapnya kepada Topiksultra.com, Senin, (28/2/2022).

Disisi lain, Amirwan mengatakan, penggunakan pukat harimau oleh sejumlah oknum tersebut turut merugikan sesama nelayan lainnya. Utamanya nelayan tradisional yang semakin sulit mendapatkan ikan.

”Dampaknya, harga ikan juga dipasaran melonjak tinggi,” kata Andi Amirwan.

Pria yang biasa disapa Amirwan ini menuturkan, penggunaan pukat harimau oleh sejumlah oknum nelayan dilautan Bombana, semakin banyak terlihat, bahkan viral dimedia sosial.

“Setelah beberapa oknum nelayan secara terang-terangan melakukam siaran langsug di medsos pada saat menagkap ikan menggunakan pukat harimau. KNPI Bombana juga telah menerima sejumlah aduan dari nelayan tradisional yang sangat dirugikan,” terangya.

“Bahkan pelaku nelayan trowl ini sebagian tidak lagi takut mengekspos kegiatannya pada saat oprasi. Ini sudah keterlaluan, seolah-olah mereka sudah menganggap tindakan yang dilakukannya itu sudah legal,” imbuhnya.

Padahal, kata Amirwan, penggunaan pukat harimau menangkap ikan sudah sangat jelas dilarang. Hal itu termuat dalam pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau merupakan perbuatan tindak pidana,” jelasnya.

Atas dasar itu, Amirwan meminta agar petugas Polair setempat melakukan tindakan tegas, dengan melarang agar masyarakat tidak menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan.

Sebab jika terus dilalukan pembiaran, besar kecurigaan Amirwan ada oknum yang sengaja mencari keutungan dibalik penggunaan pukat harimau ini.

“Karena sampai hari ini pelaku pukat harimau masih terus berkembang,” kata Amirwan

Lebih jauh, Amirwan juga meminta kepada unsur pemerintah lainnya agar menjalin koordinasi dengan penegak hukum, masyarakat pesisir pantai serta pihak-pihak terkait, agar masalah ini dapat teratasi

“Penggunaan pukat harimau saat ini harus dicegah karena sudah bertahun-tahun di biarkan,” pungkasnya

Laporan: Refli

Editor

Comment