TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kolaka Utara yang dinyatakan lulus verifikasi oleh panitia seleksi daerah Sebanyak 2.263 orang di duga ada aroma honorer siluman didalamnya.
Hal tersebut mulai terkuak oleh sebagian masyarakat Kolut menuding dari ribuan PPPK paruh waktu yang dinyatakan lolos itu, terselip sejumlah tenaga honorer siluman yang diduga tidak pernah honor di instansi manapun. Hal tersebut di ungkapkan mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kolaka Utara, Mahdanur Basri, Jum’at (12/9/2025).
Alumnus Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusultra) ini meyakini lolosnya beberapa honorer siluman tidak terlepas dari peran oknum pejabat.
“Berdasarkan penerimaan PPPK paru waktu dan penambahan jumlah kuota PPPK PAW banyak tenaga honorer siluman bahkan ada yang tidak pernah aktif. Ini tidak muncul begitu saja tetapi ada permainan oknum pejabat,” ujar Mahdanur melalui whatsapp, Sabtu (13/9/2025).
Lebih lanjut, Mahdanur menyebut pihaknya bersedia menerima segala konsekuensi ketika dirinya suatu saat dilaporkan ke aparat penegak hukum terkait pernyataannya tersebut.
“Jika ada pejabat berwenang yang keberatan dengan statemen saya, silahkan lapor ke pihak kepolisian biar saya buktikan,” sebutnya
Untuk itu, pihaknya meminta (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka Utara untuk mengevaluasi ulang data honorer yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu.
Selain itu, Mahdanur juga menyoroti honorer siluman yang lulus PPPK paruh waktu bukan karena mencari popularitas atau mengharapkan sesuatu, melainkan panggilan hati yang miris melihat tenaga honorer yang betul-betul mengabdi namun tidak tercover.
“Saya sampaikan ini hanya kasian ada yang betul-betul mengabdi tertahan oleh titipan pejabat luar biasa,” geramnya
Menanggapi berbagai isu dan tudingan mantan Ketua Umum PMII Cabang Kolaka Utara terkait dugaan honorer siluman, Plt Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan menyampaikan, instansinya tidak terlibat dalam melakukan pendaataam tenaga honorer untuk seleksi PPPK paruh waktu.
“Kami tidak mendata orang per orang secara langsung, tetapi mendata berdasarkan usulan OPD-nya. Maka turunlah surat ke OPD untuk melakukan pendataan dan dibuktikan dengan surat tanggungjawab mutlak oleh kepala OPD yang didata tangan ini di atas kertas bermaterai,” katanya
Menurutnya, Mawardi mempertanyakan diksi “honorer siluman” yang berkembang ditengah masyarakat saat ini. tenaga honorer yang kehadiran mereka mungkin dua kali seminggu karena pekerjaan sampingan tidak dapat dikategorikan honorer siluman.
“Kan kasiang gaji mereka sebagai honorer hanya Rp600.000 terus mau masuk sebulan. Mereka mau makan apa, sehingga sebagian pimpinan memberikan kebijakan untuk hadir dua kali seminggu misalnya, yang siluman itu tenaga honorer yang sama sekali tidak pernah honor terus ikut seleksi dan dinyatakan lulus itu aslinya siluman,” ungkapnya
Menurutnya, pihaknya sangat menyayangkan sikap masyarakat yang tidak memberikan masukan, saran atau sanggahan ke BKPSDM saat proses pengumuman nama-nama PPPK paruh waktu yang lulus, padahal pihaknya telah mengumumkan melalui media online agar masyarakat dapat melihat langsung sebelum tahap pemberkasan.
Karena itu, Mawardi meminta kepada masyarakat yang betul-betul dapat membuktikan adanya honorer siluman yang dinyatakan lulus PPPK paruh waktu untuk menemuinya.
“Kalau setelah kami mengkroscek dan mencocokkan kebenarannya. Itu bisa saja SKnya kita tidak terbitkan kalau betul-betul siluman,” tegasnya.
Laporan: Ahmar
Comment