TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muh. Saenuddin, mendorong percepatan pembagunan smelter PT. Indonesia Pomalaa Industry Part (IPIP) untuk kemaslahatan seluruh masyarakat dan menjadi kawasan terbaik.
“DPRD Provinsi mendorong percepatan pembagunan PT. IPIP untuk segera dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kawasan yang sedang berjalan ini segera menopang segala industry dan menjadi kawasan terbaik,” kata Andi Muh Saenudin saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di kawasan PT. IPIP melalui rilis resmi Humas,Mansiral Usman, Selasa (15/7/2025)
Lebih lanjut, Andi Muh. Saenuddin menjelaskan Kunjungan kerja yang dilakukannya selama 3 hari bersama Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Nakertrans) Provinsi ini, dengan tujuan untuk melihat secara langsung penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dokumen tenaga kerja asing (TKA) dan progres perkembangan pembagunan kawasan PT. IPIP.
Selain Kunjungan kerja ini juga telah melakukan uji petik dokumen TKA untuk menjawab pertanyaan publik seperti apa kondisi TKA diarea PT. IPIP dan semua TKA telah mengantongi dokumen sesuai dengan regulasi dan peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
“Luar biasa, hal-hal yang baik yang kami liat dari area living sampai dengan dilapangan atau area seluruhnya. Justrtu kami ingin menyampaikan bahwa di PT. IPIP ini penerapan K3 Best practices sebab penerapan sistem manajemen K3 yang komprehensif, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan, komunikasi dan keterlibatan karyawan. Termasuk dokumen TKA semua sesuai regulasi ketenagakerjaan,” ungkapnya
Menurut Andi Muh Saenuddin, pihaknya meminta semua lapisan masyarakat menjaga iklim investasi PT. IPIP agar aman dan kondusif. Semua isu penerapan K3 dan TKA fix betul-betul sudah selesai. Termasuk hal-hal yang berkaitan komonikasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat dan dengan PT. IPIP, luar biasa terjalin baik, berjenjang dan berkesinambungan.
“Kalau ada kekuarangan kita duduk bareng-bareng untuk kita benahi bersama sebab PT. IPIP ini akan menjadi sumber APBN dan APBD yang mampu menopang perekonomian bangsa. Apapun ini sudah menjadi program kerja pemerintah secara nasional, DPRD Provinsi dan masyarakat tentu mendukung penuh, apapun itu dalam kawasan ini kami DPRD akan selalu mengingatkan dan melakukan pengawasan sesuai regulasi yang ada,” imbuhnya.
Laporan: Ahmar
Comment