TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA — Aktivitas land clearing atau pengupasan tanah bukit untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, menyebabkan erosi lumpur yang menggenangi sejumlah rumah warga BTN Sangia Nibandera, Desa Tikonu.
Warga setempat mengeluhkan kondisi tersebut karena banjir lumpur baru pertama kali terjadi sejak kawasan perumahan itu dihuni.
Salah seorang warga BTN Sangia Nibandera, Nur, mengaku resah dengan dampak aktivitas pengupasan lahan di atas bukit BTN yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Nur, selama kurang lebih lima tahun tinggal di kawasan tersebut, dirinya bersama warga lainnya tidak pernah mengalami banjir lumpur seperti saat ini.
“Selama kami tinggal di sini baru kali ini terjadi banjir lumpur. Ini terjadi setelah ada aktivitas pengatingan tanah di atas bukit untuk pembangunan sekolah rakyat,” ujar Nur. melalui rilis resminya. Jum’at (22/5/2026)
Ia berharap pihak pelaksana proyek segera mengambil langkah penanganan agar lumpur tidak terus masuk ke pemukiman warga.
“Kami berharap aktivitas pengatingan tanah dihentikan sementara dan dibuatkan galian pengendalian tanah supaya lumpur tidak turun ke rumah warga. Apa artinya pembangunan kalau harus mengorbankan masyarakat,” katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan Kepala Desa Tikonu, Sabaruddin. Ia membenarkan adanya erosi lumpur dari lokasi land clearing yang bergerak hingga ke kawasan pemukiman warga BTN Sangia Nibandera.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung seluruh program pembangunan pemerintah, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.
“Memang benar ada erosi lumpur yang masuk ke pemukiman warga. Kami berharap pelaksana dan pengawas kegiatan menghentikan sementara aktivitas di lokasi sambil menunggu tim AMDAL bekerja,” ujar Sabaruddin.
Ia menegaskan, pembangunan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan justru menimbulkan dampak yang merugikan warga.
“Masyarakat mendukung pembangunan pemerintah, tetapi bukan berarti harus mengorbankan masyarakat. Pembangunan hadir untuk kepentingan masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Laporan : Ahmar
Comment