Tanggapan Pemkab Kolut atas Pertanyaan Enam Fraksi DPRD Soal Pertanggungjawaban APBD 2022

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Dalam Rapat Paripurna Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, Parinringi,SE.M.Si yang diwakili Sekretaris Kabupaten Dr.Taupiq S, SP. MM menanggapi sejumlah catatan pertanyaan dan masukan dari enam Fraksi di DPRD di gelar di salah satu Ruang Utama, Senin (10/7/2023).

Sekretaris Kabupaten Kolaka Utara, Dr.Taufiq S.SP. MM mewakili Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara mengatakan, setelah membaca dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang berisikan pertanyaan dan masukan kepada eksekutif untuk mendapat respon balik, maka dapat dijelaskan antara lain;

Taupiq. S menyampaikan terimah kasih kepada Fraksi Demokrat atas masukan dan sarannya kepada Pemerintah Kabupaten dan jawaban kami;
Pertama, untuk penurunan kasus-kasus pelecehan seksual anak dibawah umur pada kesempatan ini kami perintahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera
menindaklanjuti dan meningkatkan kegiatan sosialisasi pada masyarakat untuk mencegah hal serupa tidak terjadi.

Kedua, terhadap percepatan pembangunan Investasi Smelter di Bumi Patowonua Kolaka Utara, Kita Sambut Investasi Raih Prestasi.

Ketiga, terkait evaluasi camat dan Kapus yang telah bertugas di atas 5 Tahun, akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, terkait inventarisasi semua aset daerah, telah dilakukan inventarisasi dan sementara dalam proses pemutahiran semua aset daerah baik yang terdapat di OPD sebagai pengguna aset maupun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pencatatan Aset.

Kelima, Pendapatan Daerah khususnya Gerbang Wisata, bahwa pada tahun 2022 Posisi Gerbang wisata pada saat itu telah ditetapkan menjadi jalan nasional berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/Kpts/M/2022 tentang penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebgai jalan arteri primer dan jalan kolektor primer pada tanggal 28
April tahun 2022, Sehingga segala aktifitas yang menghasilkan pendapatan daerah bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten.

Selanjutnya, Taupiq.S juga mengungkapkan begitu juga kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat dijelaskan;
Pertama, kasus asusila yang sering kita jumpai melalui media pemberitaan terutama media online pada kesempatan ini kami
perintahkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera menindaklanjuti dan meningkatkan
kegiatan sosialisasi pada masyarakat untuk mencegah hal serupa tidak terjadi.

Kedua, soal Imam desa agar di SK kan oleh Pemerintah Kabupaten tidak lagi di SK kan oleh kepala desa maka Pemerintah akan
melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, terhadap pembangunan masjid yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sebelumnya bertempat di Desa Lawaki Jaya tetap dilanjutkan pembangunan Mesjid tersebut.

Keempat, realisasi mega proyek smelter sebagaimana yang tertuang dalam slogan Pemerintah Kolaka Utara Jemput Investasi, Raih Prestasi. Pemerintah memberikan ruang yang terbuka dan mendukung penuh terhadap investor yang akan melakukan investasi di Kolaka Utara.

Begitupula dengan Fraksi Bulan Bintang
yang menyampaikan masukan dan sarannya kepada Pemerintah Kabupaten dan jawaban
kami;
Pertama, terkait peningkatan sektor pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Dan Pemerintah Kabupaten akan tetap berkonsentrasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan regulasi yang ada.

Taupiq.S juga menyampaikan jawabam atas tanggapan Fraksi Karya Indonesia Raya meliputi;
Pertama, terkait lampu penerang dimalan hari terhkusus dititik pelosok desa,maka Pemerintah Kabupaten akan lebih memperhatikan secara proporsional terhadap penempatan lampu jalan pada setiap desa di 15 kecamatan.

Kedua, usulan PAD dan Perda yang berhubungan disektor kepelabuhanan untuk memperketat pengawasan unggas usulannya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Ketiga,kami sampaikan apresiasi kepada Fraksi Karya Indonesia Raya atas dukungannya terhadap program prioritas daerah terutama rencana pembangunan smelter, lanjutan pembangunan bandara, olehnya itu saya mengajak kepada kita semua untuk saling mendukung agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat kolaka utara yang sama kita cintai

Demikian halnya dengan tanggapan Fraksi PDI Perjuangan; Pertama pengelolaan aset yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan perbaikan data aset dan meningkatkan status kepemilikan aset.

Kedua, realisasi dana DAK pada Dinas Pendidikan yang tidak maksimal realisasinya. Pemerintah Daerah telah melakukan teguran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih cermat dalam mengelola Dana Alokasi Khusus sehingga kejadian pada tahun 2022
tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taupiq S memberikan jawaban; Pertama,terhadap pembangunan Rumah dan Fasilitas umum agar tidak berdekatan dengan sungai untuk menghindari banjir, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan penekanan kepada masyarakat yang bermukim disekitar sungai melalui OPD yang terkait.

Kedua, penanggulangan secara cepat beberapa jembatan pasca banjir, menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menjadikan prioritas infrastruktur jembatan yang tidak layak untuk tahun anggaran 2024.

Ketiga,menyambut investasi, Pemerintah Kabupaten tetap fokus dan mendorong dinas PTSP untuk lebih proaktif melakukan promosi bersama dinas terkait dan memberi ruang sebesar-besarnya kepada calon investor.

Keempat, penggunaan E-Aplikasi IT terhadap sumber-sumber Pajak,PAD dan BLUD, Pemerintah kabupaten kolaka utara telah menjadikan penggunaan E-Aplikasi IT untuk menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik termasuk sumber-sumber Pajak, PAD dan BLUD kepada masing-masing OPD yang bersangkutan. (Adv)

Laporan : Ahmar

Editor

Related Posts

Jangan Ketinggalan Berita Lainnya

Comment