KENDARI, TOPIKSULTRA.COM — Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan akhirnya mengungkapkan rute perjalanan 49 Warga Negara Asing (WNA) asal Negara China yang masuk ke Sultra melalui Bandara Haluoleo Kabupaten Konawe pada hari Minggu 15 Maret 2020.
“49 WNA tersebut adalah WNA baru, yang datang dari China melalui Bandara Soerkarno Hatta Jakarta setelah transit di Bangkok, Thailand,” ucap Sofyan kepada wartawan di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin, 16 Maret 2020.
Namun pihak Imigrasi menjelaskan agar warga Sultra tidak panik karena 49 WNA ini sebelumnya telah menjalani karantina di Thailand dan menjalani pemeriksaan kesehatan KKP di Bandara Soekarno Hatta.
Imigrasi juga mengungkapkan, 49 WNA ini tidak mengantongi izin kerja untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) yang beropersi di Kabupaten Konawe. Diungkapkan juga bahwa WNA itu telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui KKP Jakarta, namun tidak malalui proses karantina seperti ketentuan yang dianjurkan selama 14 hari di Indonesia sebagai negara tujuan.
“Sudah pernah di karantina di Thailand selama 15 hari, mulai dari 29 Februari hingga 15 Maret. Kalau soal izin kunjungan, bisa 60 hari menjadi calon pekerja,” katanya.
Sofyan dalam penyampainnya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaporkan informasi adanya WNA yang datang melalui Bandara Haluoleo sehingga informasinya diketahui banyak orang, bahkan sampai diketahui Gubernur Sultra sehingga ditindaklanjuti.
“Masyarakat itu sudah benar, kami terimakasih kepada yang menyampaikan informasi melalui video tersebut. Kita pastikan pengunggah itu tak diproses hukum,” tambahya.
Di tempat berbeda Humas Bandara Haluoleo Kendari, Andre saat dikonfirmasi topiksultra.com mengatakan 49 WNA itu telah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scan dan thermal gun milik Karantina Kesehatan Pelabuhan yang terpasang di pintu kedatangan bandara hasilnya dinyatakan aman.
“Kita sudah periksa mereka semua, dari suhu tubuh mereka kita nyatakan aman, kalau pemeriksaan di bandara standarnya seperti ini kita tidak punya kewenangan untuk periksa yang lain lain,” singkatnya.
Laporan : Hendriansyah
Editor
Comment