BKKBN Sultra Minta Dinas PPKB Kolut Tuntaskan Polemik Kantor Balai Penyuluh KB

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Tim monitoring yang dipimpin langsung Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Puskesmas dan Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Dalam kunjungannya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Muslimin, SH, MM bersama timnya menjelaskan kedatangannya di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) tepatnya di Puskesmas Kecamatan Tolala, selain melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelatihan bidang pelayanan kontrasepsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Pihaknya Juga menyambangi Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB).

“Dari 17 Kabupaten dan kota, salah satunya Kolaka Utara tepatnya Puskesmas Kecamatan Tolala, jadi kapasitas kami kesini untuk memantau kegiatan itu dan sekaligus melihat langsung kondisi Kantor Balai Penyuluh KB pasca terbongkarnya,” ujar Muslimin kepada Topiksultra.com saat dikonfirmasi melalui Via telpon selulernya, Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut, Muslimin mengatakan, usai melakukan kegiatan di Puskesmas pihaknya langsung melihat kondisi Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) pasca pengrusakan yang dilakukan pihak rekanan yang sampai saat belum diketahui identitasnya.

“Kami sudah melihat dan sangat prihatin dengan kondisi seperti ini, sehingga aktivitas perkantoran tidak maksimal. Setelah dari sini secepatnya kami laporkan ke Dinas PPKB untuk menyelesaikan polemik ini sehingga tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

Menurut Muslimin, bukan hanya kali ini melakukan kunjungan kerja ke daerah tetapi sudah sering memonitoring kinerja para pegawai yang bertugas di Kantor Balai Penyuluh KB.

“Karena tenaga penyuluh yang ada di 17 Kabupaten dan Kota sebanyak 382 orang termasuk 3 orang yang sedang bertugas di Kantor Balai Penyuluh KB mereka pegawai pusat,” bebernya.

Menurut Muslimin, sebelum kedatangannya di Kabupaten Kolaka Utara pihaknya telah menerima laporan dari Kepala Dinas PPKB dan Kepala Balai terkait adanya kerusakan pada Kantor Balai Penyuluh KB sehingga mengalami gangguan aktivitas perkantoran.

“Kewenangan itu bukan rana kami, tetapi ada sama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Semua prosesnya ada sama mereka karena Dana APBN itu semua sudah dititip di Daerah melalui Dinas terkait, tugas kami hanya melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja,” jelasnya.

Muslimin menegaskan, masalah ini kita serahkan ke Dinas terkait untuk melaporkan secepatnya ke atasan langsung mereka baik ke Bupati maupun ke Inspektorat dan lainnya.

Menurutnya, karena Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 198 tahun 2021 semua Anggaran APBN itu dititip ke Daerah untuk membantu tugas – tugas bidang penyuluh.

“Baik anggaran operasional, anggaran rehabilitasi maupun bukan termasuk perencanaan dan pertanggungjawaban ada di daerah, semua dititipkan di Daerah melalui Dinas PPKB sehingga laporannya harus melalui Daerah,” pungkasnya

Ditempat yang sama, Kepala Balai Penyuluh dan Koordinator Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tolala, Tenriawati mengaku kedatangan tim pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja ini melihat langsung kondisi Kantor Balai Penyuluh KB yang telah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Mereka sudah melihat langsung kebenaran laporan kami terkait kondisi Kantor Balai Penyuluh KB yang masih berantakan akibat dari pengrusakan beberapa hari lalu.Tim Monitoring BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara sebenarnya bukan tujuan utamanya kebetulan ada kegiatan Monef di Puskesmas.” imbuhnya.

Laporan : Ahmar

Editor

Comment