Belum Ada SPK, Kantor Balai Penyuluh KB Tolala Dibongkar Paksa Rekanan

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara dibongkar paksa oleh pihak rekanan. Pembokaran tersebut Diduga kuat karena belum mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Aksi tidak terpuji yang dilakukan salah satu perusahaan itu sampai hari belum diketahui identitasnya.

Dari enam rencana paket proyek rehab pembangunan yang dikucurkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) melalui anggaran APBN 2023, salah satunya Kantor Balai Penyuluh KB di Kecamatan Tolala dengan pagi anggaran sekira Rp. 200 juta.

Kepala Balai Penyuluh dan Koordinator Keluarga Berencana, Tenriawati mengaku kecewa atas pembongkaran paksa Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang mereka gunakan selama ini tanpa ada konfirmasi, baik dari Dinas PPKB maupun pihak perusahaan.

“Tiba – tiba para tukang datang buka pintu kantor secara paksa, membongkar dan menghamburkan semua dokumen penting dilantai, kecuali peralatan yang berupa benda masih mereka amankan. Apalagi kantor sedang kosong dan terkunci,” ujar Tenri saat dihubungi TOPIKSULTRA.COM melalui Via WhatsApp, Minggu (16/7/2023).

Lebih lanjut, Tenriawati mengatakan, setelah mendengar informasi dari stafnya, pihaknya langsung melaporkan kejadian itu ke Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perencanaan maupun Sekretaris Dinas untuk memastikan kebenaran perintah pembongkaran yang dilakukan oleh pihak rekanan yang tidak diketahui identitasnya

“Dinas PPKB kaget dan tidak mengetahui pembongkaran paksa Kantor Balai Penyuluh yang dilakukan pihak perusahaan tanpa identitas tersebut. Bahkan Kepala Dinas arahkan saya untuk menghentikan aksi mereka kalau tidak mau berhenti laporkan ke Kantor Polsek Tolala,” ungkapnya.

Menurut Tenriawati, setelah mendapatkan arahan dari atasan, langsung menghubungi tukang untuk berhenti melakukan aksi mereka.

“Mereka sudah berhenti. Kami juga menginterogasi para tukang, dari perusahaan siapa. Kami sudah disampaikan belum ada daftar nama proyek bagi perusahaan yang sudah ditunjuk secara resmi dari Dinas PPKB, sementara dalam tahapan administrasi diperencanaan dan konsultan bahkan belum diumumkan LPSE,” ungkapnya.

Menurutnya, para tukang juga bingung perusahaan apa yang memperkerjakan mereka dan tidak mengetahui identitas perusahaan apalagi penanggung jawabnya.

“Hanya dari tangan ke tiga yang menyuruh kami Bu, orangnya gemuk tapi tidak tahu siapa namanya apalagi perusahaannya,” ucap Tenri menirukan jawaban para tukang.

Secara Terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana (KB) Kolaka Utara, Hj. Hasrayani saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya kaget setelah mendapatkan informasi adanya pembongkaran secara sepihak yang dilakukan oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam waktu dekat ini kami cari tahu siapa dalangnya dari kegiatan itu karena belum ada draf kontrak maupun sejenisnya dari perencanaan maupun dari konsultan bahkan belum ada pengumuman resmi kami keluarkan,” katanya singkat.

Sementara itu, Konsultan, Zultani, ST juga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut . Semua masih dalam proses bahkan belum ada pengumuman lelang proyek dari LPSE untuk anggaran APBN bulan ini.

“Sementara masih proses tahapan administrasi kalau untuk proyek rehab pembangunan Kantor Balai Penyuluh KB di Kecamatan Tolala dan masih status kordinasi dengan pihak DPPKB,” ucapnya

Laporan : Ahmar

Editor

Comment