TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Bupati Kolaka Utara Tegaskan Pimpinan Perangkat Daerah Tidak Boleh Menghindar dari Tanggung Jawab Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., memberikan peringatan tegas kepada para pimpinan perangkat daerah dan pejabat teknis agar tidak bersikap manja, mudah mengeluh, atau berlindung di balik nama Bupati setiap kali menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas.
Dalam arahannya, H. Nur Rahman menyoroti fenomena masih adanya pejabat yang mengaku bertanggung jawab penuh, namun pada praktiknya sering kali mengaitkan setiap masalah dengan pimpinan daerah.
“Sedikit-sedikit persoalan dihubungkan dengan Bupati. Namanya pemimpin, jangan cengeng, manja, dan tidak bertanggung jawab pada diri sendiri,” tegas H. Nur Rahman Umar saat membacakan sambutannya usai melantik Sekda di Aula Lantai Kantor Bupati, Rabu (26/11/2025).
Lebih lanjut, H. Nur Rahman Umar menyebutkan bahwa setiap persoalan yang selalu dilemparkan ke Bupati seolah-olah tidak ada pekerjaan di Kolaka Utara yang bisa berjalan tanpa campur tangan kepala daerah. Padahal, banyak urusan teknis yang seharusnya diselesaikan oleh pejabat sesuai tugas dan fungsinya.
“Apakah secara teknis semua harus diseret agar Bupati ikut bertanggung jawab? Itu ciri pimpinan yang tidak bertanggung jawab dan tidak percaya pada diri sendiri. Jangan kejar jabatan kalau tidak siap bertanggung jawab,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, H. Nur Rahman Umar kembali mengingatkan para pejabat untuk tidak hanya mengejar jabatan tanpa mempertimbangkan kemampuan diri.
“Jangan hanya semangat mengejar jabatan lalu lupa diri. Mampukah kita bertanggung jawab atas tugas dan fungsi kita? Tanggung jawab itu luas,” tegasnya.
Menurut H. Nur Rahman Umar, pihaknya juga melihat masih ada pejabat yang merasa aman dengan berlindung di balik perintah pimpinan, bahkan menggunakan nama Bupati sebagai tameng.
“Jangan lagi menyandarkan diri pada Bupati atau Wakil Bupati. Memangnya Bupati bisa memberi keselamatan kalau Anda melanggar hukum?” ucapnya.
Selain memberikan arahan, H. Nur Rahman Umar juga berbagi pengalaman pribadi saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas. Ia mengaku pernah beberapa kali dipanggil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga dua kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya dipanggil berkali-kali, termasuk dua kali oleh KPK, tapi tidak pernah sekalipun saya melibatkan pimpinan. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan,” ungkapnya.
Bahkan, dirinya menyebut pernah dibujuk untuk menyeret nama pimpinan, namun ia memilih untuk tetap konsisten.
“Saya dibujuk dengan berbagai cara, tapi saya bilang tidak. Semua yang dilakukan adalah teknis, dan itu tanggung jawab saya,” tuturnya.
Mengakhiri arahannya, H. Nur Rahman Umar memberikan pesan keras bagi pejabat yang ingin menikmati jabatan namun tidak siap menanggung risikonya.
“Jangan hanya enaknya diterima, lalu ketika ada masalah lepas tangan. Untuk teman-teman yang punya niat seperti itu, saya sarankan jangan. Jangan lakukan asesmen diri,” sarannya.
Menurutnya, kemampuan memimpin bukan hanya soal akademis, tetapi juga soal karakter, integritas, dan kesanggupan memikul tanggung jawab.
“Dalam memimpin, dibutuhkan karakter yang kuat, dan semuanya bermuara pada tanggung jawab. Ingat, Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa melindungi orang yang bermasalah dengan hukum,” tegasnya.
Laporan: Ahmar
Comment