Dua Fraksi DPRD Kolaka Utara Tolak Kenaikan BBM Subsidi

Kolaka Utara88 Views
banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Dua Fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepakat dengan demonstran terkait penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi per  3 September 2022.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD, Baharuddin mengungkapkan sejak awal partainya menolak kenaikan BBM bersubsidi.

“Kalau Partai Demokrat konsisten mulai DPR RI pusat sampai fraksi di DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota menolak keras kenaikan BBM subsidi,” kata Baharuddin pada Senin (5/9/2022).

Ia berharap agar fraksi lain di DPRD Kolaka Utara sepakat dengan pembawa aspirasi untuk menolak kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut.

Ia mengaku, setelah semua fraksi hadir, maka penolakan kenaikan BBM dan tarif dasar listrik yang disuarakan gabungan OKP dan lembaga kemahasiswaan akan ditindaklanjuti melalui paripurna. 

“Aspirasi adik-adik tadi mesti diparipurnakan sebagai bukti jika legislatif telah menerima aspirasi penolakan kenaikan BBM dan kami masih menunggu pimpinan DPRD dan teman-teman fraksi yang dinas luar kembali,” terangnya

Ditegaskannya, dua fraksi yang menerima aspirasi demonstran hari ini yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB).

“Teman-teman yang menerima aspirasi tadi sepakat dengan tuntutan pengunjuk rasa menolak kenaikan BBM subsidi,” pungkasnya.

Salah satu Demonstran, Aldin mengungkapkan, selain menolak kenaikan BBM dan tarik dasar listrik, mereka juga menuntut aparat penegak hukum memberantas mafia migas di Kolaka Utara.

“Kami juga mendesak pemerintah menormalkan tarif BBM bersubsidi untuk mencegah inflasi besar-besaran dan menuntut pemerintah pusat bertanggung jawab atas kenaikan harga sembako,” ujarnya.

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak semua fraksi di DPRD Kolaka Utara membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM serta mendesak Kapolres Kolaka Utara untuk menyidak SPBU di Kolaka Utara.

Sebelumnya, aksi yang dilakukan puluhan pemuda gabungan dari OKP dan lembaga kemahasiswaan, seperti Pospera, PMII, HMI, IKAMI SULSEL, PRIP-KAT, Pemuda LIRA, dan HMI MPO sempat bersitegang dengan satuan pengamanan dari Polres, Sat Pol-PP, dan pihak Sekertariat DPRD.

Hal itu dikarenakan pengunjuk rasa memaksakan diri untuk memasuki ruang paripurna DPRD sebagai bentuk protes atas tidak adanya perwakilan anggota DPRD yang menerima mereka.

Setelah diskusi alot antara Sekretaris DPRD Kolaka Utara, Tahrim Hodi dan Baharuddin menerima para demonstran sepakat menunggu kehadiran anggota DPRD lainnya yang tidak melakukan dinas luar.

“Saya telah menghubungi teman-teman anggota DPRD lainnya untuk rapat dengar pendapat dengan adik-adik jadi silahkan tunggu,” ucap Sekwan.

Ia juga meminta pengunjuk rasa yang berada di dalam gedung DPRD tenang dan tidak melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di dalam gedung.

“Silahkan tunggu, tenang, dan jangan melakukan pengrusakan,” pintanya.

RDP akhirnya dapat digelar jam kedua setelah beberapa anggota DPRD Kolaka Utara menerima pendemo di ruang aspirasi DPRD.

Laporan: Ahmar

Editor

Comment