F-PDIP Memuji, Lima Fraksi Menerima LKPJ Pj. Bupati Kolut dengan Catatan

banner 468x60

TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Fraksi PDIP memuji, lima Fraksi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ )Pj. Bupati Kolaka Utara hal itu mengemuka di permukaan pada saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Paripurna penyampaian LKPJ yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Buhari Djumas,S.Kel. M.Si bersama wakil Ketua I. Hj.Ulfa Haerudin, Wakil Ketua II, Agusdin,S.Kom serta Enam Fraksi DPRD turut hadir

Selain dari Enam Fraksi DPRD yang hadir di dalam Rapat Paripurna penyampaian LKPJ tersebut juga dihadiri oleh Penjabat (Pj). Bupati Kolaka Utara,Dr.Ir.Sukanto Toding,M.S.P,MA bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara,
Dr. Taupiq.S. S.P.M.M beserta Kepala OPD serta para Forkompinda..

Dalam Pembacaan enam Pandangan Umum Fraksi DPRD hanya satu Fraksi langsung memberikan pujian keberhasilan sementara Lima Fraksi juga menerima tetapi diwarnai beragam catatan penting untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Surahman,S.Ag di daulat membacakan Enam pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD serta beberapa Catatan Penting untuk dilakukan evaluasi kami sangat mengapresiasi upaya Penjabat (Pj). Bupati Kolaka Utara beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah yaitu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kolaka Utara kepada DPRD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 sebagaimana yang berlangsung pada saat ini.

” Berdasarkan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka Penyampaian Laporan Keterangan PertanggungJawaban Bupati Kolaka Utara pada hari ini sudah tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan,” ujar Surahman saat menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap LKPJ Pj Bupati Kolut dihadapan peserta Rapat
Paripurna.Jum’at (5/4/2024)

Lebih lanjut, Surahman mengatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kolaka Utara ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi Pihak DPRD untuk menilai kinerja Kepala Daerah selama kurung waktu Tahun Anggaran 2023, sekaligus menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Kolaka Utara selama satu tahun.

  1. Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Terhadap LKPJ Pj. Bupati Kolaka Utara Tahun 2023, beberapa catatan penting yang harus dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti diantaranya, pertama, telah diuraikan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dan Nomor 13 Tahun 2019 LKPJ Itu dipertanggung jawabkan di hadapan DPRD untuk mendapatkan koreksi melalui Rekomendasi

Kedua, pad Bab. 1 Pendahuluan LKPJ Pj .Bupati menjelaskan Visi dan Misi dimana telah terdapat semangat sejahtra, mandiri dan berdaya saing dilanjutkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kolaka Utara yaitu Kabupaten Madani yang ada di Sulawesi Tenggara hal ini kelihatannya kurang relevan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Ketiga, memuat 8 Misi 2023 ada beberapa yang tidak berkesesuaian atau Kotradiksi harusnya pengembangan Usaha Mikro kecil dan Menegah ini normal tapi kenyataannya tidak berjalan contoh kecil Dana 500 Juta di Dinas Koperasi tidak berjalan dan bahkan tidak tersalur lalu bagaimana Ekonomi bisa berjalan normal kalua dana itu tidak di cairkan berarti ada masalah di sisi perencanaan.

Belum lagi semangat transparansi tidak berjalan sebagaimana harapan rakyat misalnya di ULP kami dapat informasi banyak proyek di dapatkan melalui arahan
atau catatan sehingga tidak melalui mekanisme lelang.

Pertama,Kemudian pada halaman 28 tabel 1.9 Tentang ASN berdasarkan tabel tingkat Pendidikan 2023 terdapat salah jumlah, S3 Laki – Laki 1, Perempuan 1 jumlah 1 seharusnya 2 orang sedangkan S2 Laki – Laki 121 Perempuan 134 jumlah 256 seharusnya 255 orang harusnya ada data berapa sebenarnya kebutuhan ASN Kolut untuk tahun 2023 dan 2024 sesuai dengan kebutuhan di tiap OPD.

Kedua, Realisasi Pendapatan
Bila kami cermati APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.001.347.936.767 Realisasi sebesar Rp. 970.266.672.565. atau mencapai 96.90 persen.sementaraPendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 53.131.196.977, Rp. 61.397.419.442 atau mencapai 115,56 persen, serta Pendapatan Transfer Rp. 934.477.375.439, Rp. 897.711.231.757, atau 96,06 persen Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebanyak Rp. 1.373.936.4351, Rp. 11.158.021.336 atau 81,21 persen.

Artinya Kolaka Utara Normal dan baik-baik saja dari segi Anggaran tapi kenapa Pokir Anggota DPRD hanya 500 Juta di banding Daerah Lain seperti di Bombana hanya 40 Miliar PADnya mereka bisa dapat 1 Milyar Dana Pokir DPRD.

Dari hasil Kesimpulan atau Rekomendasi Pandangan Fraksi Partai Demokrat
Pertama, PPPK Baik Yang Ada Di Dinas Kesehatan Maupun Di Dinsos Agar Permasalahan Tersebut dapat di Selasaikan Tanpa ada pihak Yang di korbangkan Atau dirugikan hal ini menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Walupun sekarang Ini Pansus sementara dalam Proses Bekerja Untuk Ikut didalamnya.

kendala kinerja Pansus saat ini sudah tidak memiliki sumber anggaran, karena yang telah tersedia sekarang di Pansus hanya Rp. 200 Juta untuk satu kali Perjalanan sementara Pansus menggunakan perjalanan Luar Daerah 5 Kali.

Kedua, Aset Daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara serius menangani beberapa masalah berkaitan dengan hal Lokasi Mes milik Pemkab Kolut Di Kendari, Lokasi Tanah Penguburan Umum yang berlokasi di Desa Pitulua tersisa 1 Hektar dengan nilai Rp. 350 Juta Yang 1 Hektarnya lagi telah di kembalikan Dananya ke Kas Negara karena masuk dalam kawasan hutan lindung dan telah melalui proses Hukum Di Kejaksaan Negeri Lasusua. Ketiga Lokasi tanah Rumah Adat Di Desa Pitulua Yang Sementara Juga Dalam Proses Hukum Di Kejaksaan Negeri Lasusua.

Keempat, Lokasi Pasar Puundoho yang lokasinya Itu Hibah tapi Bangunan Pasar di atasnya menggunakan Dana Pemerintah yang Anggarannya Miliaran rupiah dan Tanah tersebut dalam proses Sengketa, Kelima, Aset Pemerintah yang ada Di Tanjung Desa Ujung Tobaku tidak jelas kepemilikannya.

Bukan hanya itu ada Beberapa Perda yang tidak berjalan sebagaimestinya Antara lain,
Perda Kawasan Merokok, Perda Mengatur Bangunan Sempadan Jalan, Perda No. 4 Tahun 2019 tentang pengadaan tanah untuk umum, Perda No. 3 Tahun 2019 Tentang Biasiswa Anak yang berprestasi dan Anak yang tidak mampu, Perda No 11 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum khususnya berkaitannya Dengan Ternak Sapi, kami juga akan merekomendasi agar segera mengevaluasi dan menertibkan BUMD terutama Perusda termasuk PDAM Dan Usaha-Usaha Lain yang ang masuk kategori BUMD.

Menurut, Surahman berdasarkan Pepres 53 yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas
DPRD yang di bayarkan secara Lumpsum harus di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 35 didalamnya terdapat ketidak sesuaian agar dilakukan perubahan

“Contoh biaya tiket besarannya Rp. 3.829 juta
semetara tiket paling murah rata-rata Rp.2.700 rute Makassar-Jakarta Sedangkan Kendari-Jakrata Rp. 3 Juta Lebih,” ungkapnya

Bukan hanya itu kami juga mempertanyakan apa kendala sehingga Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN hingga hari ini belum terbayarkan.

  1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) sebelum memberikan tanggapan pada LKPJ Bupati Tahun 2023, Maka kami menyampaikan beberapa catatan yang menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kerangka perjuangan Fraksi PPP terhadap masyarakat dalam penyelesaian Masalah PPPK Tenaga Kesehatan (Nakes) berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Kementerian Kesehatan, dianulirnya PPPK Nakes itu disebabkan karena kesalahan Panselda dalam memahami Surat Edaran terkait pendataan dan pengangkatan Nakes.

Dari Analisa Kemenkes terkait dengan kebutuhan Pusksmas yang ada di Kabupaten Kolaka Utara minimal Non Rawat Inap membutuhkan tenaga Kesehatan 15 orang dan tenaga non Kesehatan 4 orang. Sementara untuk kategori Puskesmas rawat Inap, minimal yag dibutuhkan adalah Tenaga Kesehatan minimal 23 orang dan Non Kesehatan minimal 4 orang.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk Kolaka Utara masih sangat membutuhkan Tenaga Kesehatan (Nakes) terutama Dokter, Perawat, Gizi, sanitasi Lingkungan ATLM (Ahli Tehnologi Laboraturium Medik).

Dari penjelasan yang kami uraikan, Fraksi PPP menganggap bahwa kebijakan strategi rekruetmen untuk Kouta ASN 2024 oleh Pemerintah Daerah Kolaka Utara yang terdiri dari CPNS 50 dan P3K sebanyak 60 jumlah 110 orang. Dari 110 orang ini tidak satupun yanng akan direkrut dari Tenaga Kesehatan atau Nakes.

Terkait dengan gugatan Kantor Penghubung Mess Pemkab Kolaka Utara di Kendari, Fraksi PPP berharap kepada Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Penyelesaian Asset Pemkab baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Fraksi PPP meminta kepada Pemerintah daerah agar segera meliris data-data
Asset Pemda Kolaka Utara baik yang bergerak ataupun yang diam dan selanjutnya disampaikan kepada pihak DPRD Kolaka Utara.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dari beberapa hari terakhir Kota Lasusua kerap dilanda hujan deras, dan tentu hal ini dapat menjadi pemicu datangnya musibah banjir disebabkan oleh luapan air sungai pada drainase

Oleh karena itu kami usulkan kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat mengevaluasi dan memerikasa kembali saluran drainase yang ada di dalam Kota Lasusua, karena dibeberapa tempat ada drainase yang tidak berfungsi secara maksimal.

Kami juga sampaikan bahwa lintasan anak sungai Moro yang melewati Desa Tojabi (BTN GRIYA ELEGAN) memiliki saluran air yang kecil sehingga air sungai sering meluap masuk ke Daerah Pemukiman masyarakat khususnya
Warga BTN GRIYA ELEGAN).

  1. Fraksi Partai Bulan Bintang.
    Dalam kesempatan ini kami fraksi Partai Bulan Bintang sedikit menyoroti terkait persoalan yang menjadi polemik pada akhir-akhir ini yakni masalah 22 bidang pendidik (D-4) yang telah dinyatakan lolos sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang kemudian kelulusanya dianulir oleh
    BKN dengan alasan tidak memiliki formasi.

Hal ini menjadi perhatian yang tidak boleh dianggap sepeleh oleh pemerintah daerah karena menyangkut ketidak jelasan nasib mereka sehingga memunculkan aksi tudingan kesalahan antara kementrian, Lembaga terkait serta pihak yang di wakili BKPSDM dan dinas Kesehatansaat di konfirmasi mengenai Nasib ke 22 bidan pendidik.

Itulah yang menyebabkan dari pihak kami Fraksi mendorong untuk membentuk pansus terhadap penyelesaian PPPK Bidan pendidik. Lalu ditengah perjalnan muncul lagi masaalah baru dari Dinas Sosial sebanyak 5 orang kualifikasi S1 Pekerja Sosial bernasib sama dengan 24 bidan pendidik disaat proses kerja pansus berjalan.

“Olehnya itu kami meminta kepada Bapak Pj. Bupati kolaka utara untuk mengupayakan solusi untuk kelulusan bagi beberapa peserta
PPPK yang awalnya dinyatakan lulus kemudian dianulir, sebab bila demikan
tidak ada upaya solusi akan berdampak besar terhadap tekanan psikologi,kerawanan sosial kepada mereka,” sebutnya

Menurut, Surahman hukum itu bersifat tetap akan tetapi terdapat saja unsur-unsur fleksibel didalamnya. sepanjang hal-hal yang dilakukan untuk kepentingan dan kebutuhan yang mendasar bagi rakyat maka
aturan-aturan itu dapat di napikan,

” sebab muara dari hukum adalah kepentingan dan kebutuhan untuk seluruh rakyat, bila aturan itu tidak berpihak pada rakyat maka kita boleh tangalkan aturan itu.
Karena saat ini masih dibutuhkan sebanyak 30 orang tenaga bidan yang akan melayani kebutuhan kesehatan Masyarakat Kolaka Utara

melihat kebutuhan BKPSDM berani meluluskan pemberkasan Bidan pendidik dan dianggap memenuhi syarat kualifikasi untuk ikut tes PPPK Tahun 2023, apalagi telah memiliki STR dan mengabdi cukup lama sehingga kami mengapresiasi langkah BKPSDM didasari kebutuhan tenaga Kesehatan.

Fraksi PBB berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) agar mendata dan menginventarisasi kembali asset – aset daerah tujuan hal tersebut selain
untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah juga untuk mengetahui jumlah, nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarya agar semua badan milik daerah dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermuda pelaksanaan
pengelolaan badan milik daerah.

  1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB)
    memberikan catatan penting kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah, 1. PPPK, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pj. Bupati wajib terlibat aktif dalam penyelesaian masalah kelulusan 100 persen di Tahun Anggaran 2023.

Kedua,bahwa perubahan batas wilayah Sulawesi Tenggara – Sulawesi Selatan yang merugikan Kolaka Utara dan terjadi penciutan wilayah di Kecamatan Porehu – Tolala 20.ribu hektar, maka Fraksi PKB kembali meminta
Pemerintah Daerah melakukan langkah kongkrit untuk mengambil alih kembali lahan tersebut.

Ketiga, Pemerintah Daerah dalam menopang Investasi di wilayah perairan Kolaka
Utara yang ditindaklanjuti pembangunan Jetty (Terminal Khusus). Fraksi PKB meminta untuk tidak lagi menerbitkan perizinan apapun kecuali para Investor melibatkan BUMD didalam kepemilikan saham.

Keempat,Pemerintah Daerah harus kuat dan tangguh dalam menghadapi para perusahaan pemilik IUP di wilayah Kolaka Utara yang berkeinginan menghidupkan IUP mati di Kolaka Utara melalui (PT.UN)

Kelima, Fraksi PKB juga meminta kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat DPRD.

  1. Fraksi Gerakan Indonesia Raya, atau Fraksi Karya Indonesia Raya Meminta Kepada PJ Bupati, digitalisasi pajak daerah, agar dapat dukungan penuh terkait percepatan penerimaan non tunai agar didukung untuk payman pembayaran lewat kanal-kanal Payment yg familiar di wilayah masyarakat Kolaka Utara, ” seperti pembayaran lewat fasilitas Bank yg memiliki fasilitas teknologi yg lebih maju dan kanal seperti Indomaret ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayananan baik PBB-P2 dan BPHTB dan pelunasan pajak
    terhutang dan mengurangi beban kerja kolektor desa yg jauh dari pusat kota,” terangnya

Selain itu pihaknya meminta perhatian khusus untuk memberikan Kantor tetap bagi BAPENDA karena dalam 2 tahun ini sudah dua kali pindah kantor seperti anak tiri padahal Dinas Tersebut Penyumbang PAD terbesar.

Selanjutnya,kami meminta untuk diberi dukungan kendaraan operasional terutama kebidang PBB P2 dan BPHTB dan bidang pajak Karena bidang ini selalu harus kelapangan mengkaji potensi2 baru untuk di jadikan objek pendapatan baru dan serta proses penilaian BPHTB serta proses permohonan pendaftaran, mutasi pada PBB P2

Fraksi Karya Indonesia Raya juga meminta di sektor Pertambangan agar ada dukungan penuh terkait regulasi tambahan penerapan pajak katering, pajak MLMB serta proses BPHTB terkait proses pembebasan lahan masyarakat.

Serta penguatan ke Perusahaan terhadap kepatuhan TNBK kendaraan agar semua kendaraan operasional pertambangan menggunakan plat dan pembelian kendaraan di kabupaten Kolaka Utara Krn ini sangat mendukung pendapatan di sektor TNBK kendaraan yg menjadi opsen pajak provinsi dan Kabupaten kota.

” Dengan Ucapan Bismillahi Rahmani Rahim kami dari Lima Fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara Menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.” sebutnya (Adv)

Laporan : Ahmar

Editor

Comment