TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) untuk menetapkan rancangan Nota Kesepakatan KU-APBD dan PPAS -APBD Thn Anggaran 2024. Masih banyak program pembangunan yang diusulkan tidak masuk lantaran terbatasnya alokasi ketersediaan anggaran. Senin (14/8/2023)
Pj Bupati Kolut, Parinringi mengatakan, alokasi anggaran 2024 dialokasikan untuk pembangunan yang sifatnya prioritas dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan. Beberapa alokasi pendanaan yang telah disepakati meliputi rencana pendapatan daerah sebesar Rp714,3 Miliar, belanja daerah Rp781,9 Miliar dan pembiayan netto Rp67,6 Miliar.
“Angka-angka tersebut diluar transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), insentif fiskal serta dana hibah,” ujarnya, Senin (14/8/2023).
Untuk mencapai target pada proyeksi makro daerah 2024, terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan meliputi penyediaan anggaran belanja untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal itu diikuti penganggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemda juga berupaya mendorong penguatan daya saing usaha serta pendanaan terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar. “Tentunya anggaran untuk pelaksanaan pemilukada 2024 termasuk di dalamnya,” tutupnya.
Berdasarkan lampiran kesepahaman struktur kebijakan umum APBD 2024, APBD tahun mendatang diproyeksi sebesar Rp45.171.074.451 atau bertambah sebesar Rp340.754.015. Sementara untuk pendapatan transfer disebut senilai Rp660.244.714.062 atau bertambah Rp65.628.195.467 dari 2023.
Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksi masih pada angka yang sama dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp8.967.310.951. Sementara dari segi belanja baik operasional, modal, tidak terduga dan belanja transfer seluruhnya senilai Rp781.998.422.960.
Demikiam juga pengeluaran pembiayaan dan penyertaan modal masing-masing hanya diproyeksi sebesar Rp3.000.000.000. Total netto seluruh diproyeksi hanya senilai Rp67.615.323.497.
Berikut Catatan Fraksi – Fraksi DPRD Kolaka;
Fraksi Demokrat
- Fraksi Demokrat meminta pemda lebih konsisten dalam menyebarkan anggaran pembangunan agar lebih merata ke kecamatan dan desa.
- Dinas koprasi dan dinas tenaga kerja perlu terus berinovasi dan bekerja keras untuk menghadapi kebutuhan pasar, minimal untuk kolaka utara.
- Mendukung pemda menghadirkan smelter untuk meningkatkan PAD dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Fraksi PPP
- Fraksi PPP berharap agar proyeksi nilai dari tahun 2023 dengan tahun 2024 ada peningkatan secara signifikan. Hal itu mengingat potensi untuk meningkatkan PAD sangat terbuka terutama melalui sektor pariwisata dan pengeloaan pada sector pertambangan.
- Mendorong pemda segera membuat arsiparis kepada seluruh OPD. Hal ini dimaksudkan agar setiap OPD memiliki rekam jejak informasi dari seluruh program dan aktivitas yang telah dilaksanakan.
  - Pembangunan jembatan di Desa Lawaki sepanjang 22 meter dapat menjadi bagian yang diprioritaskan untuk ditetapkan. (Adv)
Laporan : Ahmar
Editor
Comment