TOPIKSULTRA.COM, KOLAKA UTARA — Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat kabupaten yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Kolaka Utara, Senin (25/5/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebelum membuka kegiatan, Wakil Bupati terlebih dahulu melakukan pengecekan kehadiran peserta. Dari hasil absensi, ditemukan beberapa OPD tidak menghadiri rakor tersebut dan hal itu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mempercepat optimalisasi sumber-sumber PAD yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dalam sambutannya, H. Jumarding menegaskan bahwa PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.
“Optimalisasi PAD bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dan tanggung jawab bersama. Daerah harus semakin mandiri dalam mengelola sumber-sumber pembangunannya,” tegas H. Jumarding dalam sambutannya.
Ia menyebut Kabupaten Kolaka Utara memiliki potensi PAD yang cukup besar dari berbagai sektor strategis, seperti pertambangan, perkebunan, perdagangan, perikanan, pengelolaan aset daerah, pariwisata, hingga sektor pelayanan publik lainnya.
Namun demikian, pemerintah daerah juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan PAD, mulai dari belum optimalnya pendataan potensi, lemahnya integrasi data antarperangkat daerah, kebocoran penerimaan, rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi, hingga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya mengajak seluruh perangkat daerah membangun kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam melakukan langkah-langkah konkret optimalisasi PAD secara terukur, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam arahannya, H. Jumarding menekankan lima poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh OPD. Pertama, penguatan basis data potensi PAD agar seluruh objek pajak dan retribusi dapat teridentifikasi secara akurat dan terintegrasi.
Kedua, peningkatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah. Menurutnya, pengelolaan PAD tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Tidak boleh lagi ada ego sektoral dalam pengelolaan pendapatan daerah. Semua harus berkolaborasi demi kepentingan pembangunan Kolaka Utara,” katanya.
Ketiga, penguatan pengawasan dan pengendalian untuk meminimalisasi kebocoran penerimaan daerah, termasuk melalui pemanfaatan sistem digital dan teknologi informasi.
Keempat, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak melalui inovasi pelayanan dan digitalisasi sistem pembayaran.
Kelima, penguatan regulasi dan penegakan aturan agar seluruh kebijakan optimalisasi PAD tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
H. Jumarding juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat maupun dunia usaha.
“Kita ingin PAD meningkat, tetapi investasi tetap berjalan, dunia usaha tetap tumbuh, dan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan daerah secara nyata,” ungkapnya.
Selain itu, ia meminta seluruh tim optimalisasi PAD bekerja secara terukur dan efektif agar percepatan peningkatan pendapatan daerah tidak justru membebani anggaran pemerintah.
“Jangan sampai upaya percepatan pendapatan daerah justru membuang anggaran. Harus ada keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan PAD yang dihasilkan,” tandasnya.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa setelah seluruh data potensi PAD terkumpul, pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama tim pengarah yang melibatkan Bupati, Kapolres, Kejaksaan, serta pihak terkait lainnya guna memperkuat langkah percepatan peningkatan PAD di Kabupaten Kolaka Utara.
Laporan: Ahmar
Comment